JAKARTA, 12 November 2026 — Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Indonesia (PRI), Prof. Dr. Budi Pramono, mendesak dilakukannya investigasi independen dan profesional terkait dugaan penyadapan komunikasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut menyangkut kepentingan nasional (national interest), kedaulatan negara, serta keamanan informasi strategis pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Budi Pramono dalam dialog bersama kanal YouTube Podcast Rakyat Indonesia bertajuk “Jangan Sampai Penyadapan Terulang Kembali, Keamanan Negara Harus Dijaga!!” pada Kamis (12/11/2026).

Dalam dialog tersebut, Prof. Budi menegaskan bahwa Partai Rakyat Indonesia memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan mandat konstitusional dan agenda pembangunan nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berlandaskan prinsip negara hukum (rechtsstaat), legitimasi rakyat, serta akuntabilitas.

Menurutnya, keamanan komunikasi kepala negara merupakan aspek penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Sebab, komunikasi Presiden berkaitan langsung dengan pengambilan keputusan strategis, termasuk kebijakan pertahanan, keamanan nasional, dan diplomasi luar negeri.

Ia menilai bahwa ancaman terhadap informasi strategis negara tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Kebocoran informasi secara ilegal berpotensi membahayakan kepentingan nasional, terutama apabila informasi tersebut jatuh ke tangan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Dorong Investigasi Independen dan Sinergi Lembaga Negara

Untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara tepat, Prof. Budi mendorong pembentukan tim atau mekanisme investigasi yang independen, profesional, serta terbebas dari intervensi pihak mana pun.

Ia juga meminta lembaga negara terkait, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk menjalankan tugas sesuai kewenangan dan mandat peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, Polri harus mengedepankan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. BIN perlu menjalankan fungsi intelijen, penyelidikan, serta pengamanan kepentingan negara, sementara BSSN harus memperkuat pengamanan siber dan persandian guna mencegah terulangnya ancaman terhadap komunikasi strategis negara.

Prof. Budi mengingatkan bahwa koordinasi antarlembaga tidak boleh menghilangkan kejelasan tanggung jawab masing-masing institusi. Sinergi harus menghasilkan langkah konkret, bukan justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Desak Pengamanan Bukti Elektronik

Selain mendorong investigasi independen, Prof. Budi secara khusus meminta aparat penegak hukum dan otoritas berwenang segera melakukan verifikasi teknis secara profesional, efektif, dan efisien terhadap dugaan penyadapan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak berada dalam kapasitas maupun kewenangan untuk memaparkan bukti teknis kepada publik. Terlebih, Presiden telah menunjuk pihak-pihak resmi yang memiliki mandat untuk memberikan keterangan terkait persoalan tersebut.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya pengamanan seluruh bukti elektronik dan jejak digital yang berkaitan dengan dugaan penyadapan. Langkah tersebut dinilai penting agar proses pemeriksaan tidak terhambat akibat hilangnya atau rusaknya barang bukti.

Prof. Budi menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan secara independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Melalui pernyataan tersebut, Partai Rakyat Indonesia menekankan pentingnya perlindungan komunikasi kepala negara sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Penanganan dugaan penyadapan diharapkan dilakukan secara transparan, berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi, serta tetap menghormati prinsip negara hukum.

Dengan demikian, investigasi yang profesional, pengamanan bukti elektronik, dan pembagian tanggung jawab yang jelas antarlembaga menjadi langkah penting untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara serius dan tidak terulang pada masa mendatang.