JAKARTA, PilarRakyatIndonesia.news – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik (parpol) koalisi di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026) sore. Pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 16.00 WIB tersebut menjadi sorotan di tengah dinamika politik nasional setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf, membenarkan adanya agenda pertemuan tersebut. Ia menyampaikan rencana kehadirannya saat dikonfirmasi awak media pada Jumat.

"Ya Insyaallah jam 16.00 di Istana Bogor," kata Al Muzzammil kepada wartawan.

Al Muzzammil juga memastikan dirinya berencana menghadiri pertemuan tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai agenda maupun pembahasan yang akan dilakukan dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan para pimpinan partai politik itu.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim. Ia membenarkan bahwa Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, akan menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo.

"Ya ketum hadir," ujar Hermawi.

Prabowo Berhak Konsultasi dengan Partai Koalisi

Rencana pertemuan tersebut muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki kewenangan untuk berkonsultasi dengan partai-partai koalisi terkait pengusulan calon Wakil Presiden pengganti Gibran.

Yusril menjelaskan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.

"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau," kata Yusril setelah mendampingi Prabowo bertemu pimpinan MPR di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Yusril, Presiden dapat berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk partai-partai koalisi, sebelum menentukan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.

Ia juga menyebutkan bahwa Prabowo telah memberikan sinyal akan melakukan komunikasi dengan partai-partai pendukung pemerintah. Meski demikian, waktu pelaksanaan konsultasi tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

Pengisian Jabatan Wakil Presiden Mengacu Konstitusi

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka diketahui telah resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden melalui surat yang disampaikan kepada MPR.

Terkait kekosongan jabatan Wakil Presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.

Dengan demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden selanjutnya akan menjadi perhatian publik, terutama terkait mekanisme pengusulan calon, komunikasi politik antarpihak, serta keputusan yang akan diambil Presiden Prabowo.

Pertemuan di Istana Bogor pada Jumat sore pun dinilai menjadi salah satu agenda penting dalam perkembangan dinamika politik nasional. Namun, hasil maupun keputusan terkait calon pengganti Gibran masih menunggu perkembangan dan pernyataan resmi dari pihak terkait.