JAKARTA β Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Indonesia (PRI), Mayjen TNI (Purn.) Prof. Dr. Budi Pramono, S.I.P., S.H., M.M., M.A., menyoroti serius isu dugaan penyadapan komunikasi yang menyasar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia menilai persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan berpotensi mengancam komunikasi strategis, kedaulatan negara, serta kepentingan nasional.
Dalam pernyataannya, Budi Pramono menegaskan bahwa komunikasi seorang kepala negara memiliki tingkat kerahasiaan tinggi karena mencakup berbagai kepentingan strategis, mulai dari pertahanan dan keamanan, diplomasi luar negeri, hingga kebijakan intelijen nasional.
Menurutnya, apabila dugaan penyadapan tersebut terbukti terjadi secara ilegal, tindakan itu berpotensi membahayakan stabilitas nasional, terlebih di tengah dinamika dan ketidakpastian situasi geopolitik global.
Ia juga meminta aparat penegak hukum dan pihak berwenang melakukan penyelidikan secara serius, menyeluruh, serta transparan untuk mengungkap fakta di balik dugaan peristiwa tersebut.
Budi menekankan bahwa pengusutan tidak boleh hanya berhenti pada pihak yang menjalankan tindakan teknis di lapangan. Penyelidikan harus mampu mengungkap siapa yang memerintahkan, siapa yang memfasilitasi, serta kepada siapa dan untuk kepentingan apa informasi hasil penyadapan tersebut disalurkan.
βPengusutan harus dilakukan sampai ke aktor intelektualnya. Harus jelas siapa yang memerintahkan, siapa yang memfasilitasi, dan ke mana informasi tersebut disalurkan,β demikian pokok penegasan yang disampaikan Budi Pramono.
Lebih lanjut, terkait kemungkinan dugaan penyadapan tersebut dikategorikan sebagai tindakan makar, Budi mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi prinsip Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat).
Menurutnya, setiap penetapan tindak pidana maupun tuduhan makar harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan pembuktian hukum yang sah. Oleh sebab itu, semua pihak diminta tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum proses penyelidikan dan pembuktian dilakukan secara objektif.
Namun, apabila dalam proses hukum ditemukan bukti yang sah dan meyakinkan mengenai adanya tindak pidana terhadap keamanan negara, aparat penegak hukum diminta bertindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui pandangan tersebut, PRI menekankan pentingnya perlindungan terhadap komunikasi strategis kepala negara sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan, keamanan nasional, dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Pengusutan yang profesional, transparan, dan berlandaskan hukum dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan persoalan ini memperoleh kejelasan serta tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
Tulis Komentar