Jakarta, PilarRakyatIndonesia.news — Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengizinkan delegasi Iran menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pekan depan. Namun, delegasi Iran akan menghadapi pembatasan perjalanan serta larangan membeli barang mewah dan sejumlah barang lainnya selama berada di AS.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan keputusan tersebut diambil sesuai kewajiban Amerika Serikat sebagai negara tuan rumah markas besar PBB. Delegasi inti Iran disebut tetap diperbolehkan mengikuti rangkaian Pekan Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB.

"Delegasi inti dari rezim Iran akan dapat menghadiri Pekan Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataan pada Kamis (17/9/2026).

Delegasi Iran tahun ini disebut akan beranggotakan lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Selain pembatasan pergerakan, anggota delegasi juga akan dikenai larangan membeli barang mewah dan sejumlah barang lainnya sesuai kebijakan AS.

Pezeshkian Dijadwalkan Hadir

Presiden Iran Masoud Pezeshkian termasuk dalam delegasi yang mendapatkan izin untuk menghadiri pertemuan tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga dilaporkan akan hadir bersama staf yang diperlukan.

Pezeshkian dijadwalkan menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum PBB pada Rabu pekan depan. Kehadiran tersebut berlangsung di tengah hubungan Washington dan Teheran yang masih diwarnai konflik dan ketegangan.

Pembatasan terhadap delegasi Iran bukan hal baru. Pada tahun sebelumnya, pemerintah AS juga menerapkan pembatasan pergerakan bagi sejumlah anggota delegasi Iran selama berada di New York, termasuk membatasi perjalanan mereka pada lokasi-lokasi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan diplomatik.

Digelar di Tengah Ketegangan AS-Iran

Sidang Majelis Umum PBB tahun ini berlangsung ketika hubungan AS dan Iran masih berada dalam situasi tegang. Perselisihan kedua negara juga berkaitan dengan keamanan dan aktivitas pelayaran di kawasan Selat Hormuz, jalur penting bagi perdagangan energi dunia.

Keputusan pemberian visa kepada delegasi Iran diumumkan sehari setelah AS menyatakan tidak memberikan visa kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dan sejumlah anggota delegasi Palestina untuk menghadiri sidang secara langsung.

Majelis Umum PBB kemudian menyetujui agar Abbas tetap dapat menyampaikan pidato melalui video. Resolusi tersebut disetujui dengan 152 suara mendukung, tiga menolak, dan empat abstain.

Dengan keputusan tersebut, delegasi Iran tetap dapat mengikuti rangkaian pertemuan tingkat tinggi PBB di New York, meskipun dengan jumlah anggota yang lebih terbatas serta pembatasan perjalanan dan pembelian barang selama berada di AS.