Jakarta, Pilarrakyatindonesia.news — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kota Pahlawan tersebut meraih dua penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui program Dukcapil Prima Award 2026.

Dua penghargaan tersebut yakni Dukcapil Prima Award kategori Kabupaten/Kota Berpenduduk Besar serta Peringkat Pertama Nasional Capaian Face Recognition (FR) Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada Perlinsos Dukcapil Prima Award 2026.

Penghargaan Dukcapil Prima Award diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2026 di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Sementara penghargaan Perlinsos Dukcapil Prima Award 2026 diterima Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Anna Fajrihatin dari Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi pada Selasa (4/8/2026).

Satu Data Berbasis NIK Jadi Fondasi Pelayanan

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas implementasi program Satu Data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikembangkan Pemkot Surabaya untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Penerapan sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan akurasi pelayanan publik dan penyaluran bantuan sosial. Dampaknya juga terlihat pada sejumlah indikator pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan transformasi digital kependudukan menjadi pintu masuk untuk memastikan berbagai kebijakan dan bantuan pemerintah diberikan secara tepat sasaran.

Prinsip yang digunakan Pemkot Surabaya adalah "One Data, One Map, One Policy".

"Data kependudukan adalah pintu pertama bagi pemerintah untuk mengetahui siapa warganya, bagaimana kondisinya, serta intervensi apa yang harus diberikan. IKD harus berkembang menjadi pintu masuk pelayanan publik yang aman, mulai dari layanan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga perizinan," ujar Eri.

Pemkot Surabaya juga terus mendekatkan layanan administrasi kependudukan digital hingga tingkat Balai RW. Langkah tersebut diharapkan memudahkan masyarakat melakukan perekaman KTP elektronik maupun registrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Ekonomi Tumbuh, Kemiskinan Menurun

Implementasi Satu Data berbasis NIK juga berjalan beriringan dengan sejumlah peningkatan indikator pembangunan Surabaya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, pertumbuhan ekonomi Surabaya meningkat dari 5,76 persen pada 2024 menjadi 5,87 persen pada 2025.

Pada periode yang sama, angka kemiskinan turun dari 3,96 persen menjadi 3,56 persen. Angka tersebut berada jauh di bawah rata-rata Jawa Timur sebesar 9,50 persen dan nasional sebesar 8,47 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga turun dari 4,91 persen menjadi 4,84 persen. Sementara rasio Gini membaik dari 0,380 menjadi 0,369.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 70,49 persen menjadi 70,59 persen. Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya naik dari 84,69 menjadi 85,65, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur 76,13 dan nasional 75,90.

Aktivasi IKD Terus Dikebut

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan dua penghargaan tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah kota membangun ekosistem digital berbasis NIK dan IKD.

Menurutnya, NIK kini tidak hanya berfungsi sebagai identitas warga, tetapi menjadi basis integrasi berbagai layanan publik.

"NIK bukan sekadar identitas diri, melainkan basis utama integrasi pelayanan publik, mulai dari perizinan, pendapatan, retribusi, hingga pelayanan pertanahan BPN dan Perlinsos Kemensos," ujar Irvan.

Berdasarkan data per 3 Agustus 2026, aktivasi IKD di Surabaya telah mencapai 37,24 persen dari total penduduk wajib KTP.

Jika dihitung dari masyarakat yang telah memiliki ponsel pintar, tingkat implementasi IKD bahkan mencapai sekitar 76 persen.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan perangkat, kendala jaringan, serta pemahaman masyarakat mengenai manfaat IKD.

Disdukcapil Surabaya memastikan keamanan data menjadi perhatian utama. Aktivasi IKD wajib dilakukan melalui proses verifikasi langsung oleh pemilik NIK yang bersangkutan.

Ke depan, Disdukcapil Surabaya akan memperluas integrasi IKD dengan berbagai lembaga penyedia layanan publik sekaligus mengembangkan fitur pelayanan administrasi kependudukan secara mandiri.

Pemkot menargetkan aktivasi IKD dapat mencapai 100 persen bagi warga yang memiliki perangkat ponsel yang mendukung.

Face Recognition Perlinsos Capai 1,2 Juta Pemohon

Prestasi lain Surabaya terlihat dari implementasi Perlinsos berbasis biometrik. Sepanjang pertengahan Juni hingga Juli 2026, tercatat 1.215.768 pemohon atau kepala keluarga (KK) memanfaatkan teknologi face recognition dan pendaftaran Perlinsos melalui IKD.

Teknologi tersebut digunakan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan sistem Perlinsos telah terintegrasi dengan 14 kementerian dan lembaga.

Integrasi tersebut memungkinkan proses identifikasi kelayakan penerima bantuan dilakukan secara lebih objektif.

"Melalui interoperabilitas data tersebut, akan terlihat secara otomatis apakah seseorang layak atau tidak menerima bantuan. Ini sangat membantu jajaran kecamatan dan kelurahan menentukan penerima secara obyektif tanpa ada unsur kekerabatan, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," kata Eddy.

Saat ini, data Perlinsos dimanfaatkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Ke depan, data tersebut juga diarahkan menjadi rujukan untuk berbagai program pemerintah, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, bantuan pendidikan, subsidi listrik, hingga program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Pendaftaran Perlinsos di Surabaya disebut telah mencapai 100 persen pada awal Agustus 2026. Capaian tersebut didukung keterlibatan perangkat daerah, ASN, serta RT/RW sebagai agen pendaftaran.

Pemkot juga memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, mulai dari media cetak, media elektronik, media sosial hingga melibatkan influencer lokal untuk memperluas sosialisasi.

Melalui integrasi data kependudukan berbasis NIK dan perluasan IKD, Pemkot Surabaya berharap pelayanan publik serta penyaluran bantuan pemerintah semakin tepat sasaran, transparan, dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.