Jakarta, Pilarrakyatindonesia.news – Pemerintah resmi memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk atas impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) melalui kebijakan baru yang diterbitkan Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung stabilitas pasokan energi nasional sekaligus menjaga ketersediaan LPG bagi masyarakat dan sektor industri.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2026 yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 15 Juli 2026. Aturan ini diundangkan pada 21 Juli 2026 dan mulai berlaku efektif pada 28 Juli 2026.

Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah menetapkan tarif bea masuk sebesar 0 persen terhadap impor LPG selama enam bulan sejak tanggal pemberlakuan peraturan. Kebijakan ini bersifat sementara sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran pasokan energi di tengah kebutuhan domestik yang terus meningkat.

Fasilitas pembebasan bea masuk diberikan untuk impor LPG dengan pos tarif tertentu yang telah ditetapkan dalam PMK. Di antaranya propana cair pada pos tarif 9845.10.00 dengan kode barang 2711.12.00, serta butana cair pada pos tarif 9845.20.00 dengan kode barang 2711.13.00.

Pemerintah berharap kebijakan tarif nol persen ini dapat menekan biaya impor LPG sehingga distribusi energi menjadi lebih efisien, menjaga ketersediaan pasokan di dalam negeri, serta mendukung kebutuhan masyarakat dan pelaku industri.

Setelah masa insentif enam bulan berakhir, penerapan tarif bea masuk akan kembali mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan hasil evaluasi dan kebijakan yang berlaku.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan energi nasional serta menciptakan iklim perdagangan yang lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan pasokan energi di Indonesia.