Jakarta, Pilarrakyatindonesia.news – Presiden Prabowo Subianto turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses pemadaman dan penanganan dampak kebakaran berjalan cepat, terpadu, serta melibatkan seluruh unsur terkait.

Prabowo tiba di Kalimantan Barat pada Sabtu (22/8/2026) dan memimpin rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah serta lembaga yang terlibat dalam penanganan karhutla. Pertemuan tersebut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya.

Dalam kunjungannya, Presiden ingin melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan langkah penanganan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan situasi terkini.

Kehadiran Prabowo di Kalimantan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas lembaga. Sebelumnya, Presiden telah meminta jajaran pimpinan TNI dan Polri turun langsung ke sejumlah wilayah terdampak untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat mengendalikan karhutla.

Pengerahan personel TNI dan Polri diharapkan dapat mempercepat penanganan di lapangan. Selain mendukung proses pemadaman, personel juga membantu pemantauan wilayah, penanganan masyarakat terdampak, serta menjaga keamanan selama operasi berlangsung.

Presiden menekankan agar penanganan karhutla dilakukan secara cepat dan tidak menunda tindakan yang diperlukan. Kecepatan menjadi faktor penting untuk mencegah titik api meluas serta mengurangi dampak kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pemerintah menargetkan kondisi karhutla dapat segera dikendalikan sehingga masyarakat yang terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan normal.

Selain penanganan kebakaran, Prabowo juga menegaskan pentingnya penegakan hukum. Apabila hasil penyelidikan menemukan adanya tindakan yang melanggar ketentuan, pemerintah meminta agar pelanggaran tersebut diproses secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan.

Turunnya Presiden secara langsung menunjukkan bahwa penanganan karhutla menjadi perhatian serius pemerintah. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, TNI-Polri, kementerian terkait, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat pengendalian kebakaran sekaligus mencegah meluasnya dampak karhutla di Kalimantan.