Jakarta, PilarRakyatIndonesia.news – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengusulkan agar setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki gudang logistik bencana dengan persediaan bantuan yang siap digunakan sewaktu-waktu.

Usulan tersebut disampaikan sebagai bagian dari evaluasi penanganan bencana, termasuk gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Suharyanto, ketersediaan stok logistik di tingkat daerah sangat penting agar pemerintah dapat memberikan bantuan awal kepada masyarakat terdampak tanpa harus menunggu kiriman dari pemerintah pusat.

“Kami sarankan ke depan masing-masing kabupaten/kota punya logistik, buffer stok siap. Sehingga ketika ada bencana, bisa memberikan bantuan awal kepada masyarakat,” ujar Suharyanto, Kamis (27/8/2026), dikutip dari Antara.

Gudang Logistik BPBD Banyak Kosong

Suharyanto menjelaskan, usulan tersebut muncul setelah ditemukan kondisi sejumlah gudang logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di berbagai wilayah yang masih kosong.

Keterbatasan stok tersebut membuat pemerintah daerah kesulitan memberikan bantuan secara cepat pada fase awal terjadinya bencana. Padahal, kebutuhan masyarakat biasanya sangat mendesak setelah bencana melanda.

“Ketika terjadi gempa kemarin, daerah itu tidak bisa berbuat banyak karena gudang-gudang logistik BPBD kosong,” kata Suharyanto.

Karena itu, BNPB mendorong setiap BPBD memiliki buffer stock atau stok cadangan logistik dasar yang dapat langsung digunakan ketika terjadi keadaan darurat.

Persediaan tersebut antara lain berupa sembako, selimut, tenda, matras, serta kebutuhan dasar lainnya. Dengan tersedianya stok di masing-masing daerah, bantuan awal diharapkan dapat diberikan kepada masyarakat sebelum bantuan dari pemerintah pusat tiba.

Kebutuhan Stok Logistik Rp5-10 Miliar per Daerah

BNPB memperkirakan kebutuhan untuk menyediakan stok logistik dasar di setiap kabupaten dan kota berada di kisaran Rp5 miliar hingga Rp10 miliar.

Suharyanto mengatakan ketersediaan logistik di daerah menjadi penting karena BNPB berupaya menjangkau lokasi bencana dalam waktu 1x24 jam. Namun, proses pengiriman bantuan dari pemerintah pusat tetap membutuhkan waktu, terutama apabila terjadi kendala akses maupun transportasi.

“Itu yang mengakibatkan masyarakat teriak-teriak belum dapat bantuan. Padahal bantuannya sedang dalam perjalanan,” jelasnya.

Menurutnya, penguatan kapasitas logistik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi salah satu kunci untuk mempercepat penanganan bencana.

Dengan adanya gudang serta stok bantuan yang memadai di setiap daerah, kebutuhan dasar masyarakat terdampak diharapkan dapat dipenuhi dalam hitungan jam setelah bencana terjadi.

Prabowo Sambut Positif Usulan BNPB

Usulan tersebut mendapat respons positif dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara menilai keberadaan gudang logistik di daerah dapat memperkuat kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi berbagai jenis bencana.

“Saya pikir itu saran yang baik. Jadi kita hitung secara nasional saja, nanti kita bantu tiap provinsi, biar gubernur punya gudang dan persiapan makanan, sama dengan juga bupati,” tegas Prabowo.

Dukungan Presiden tersebut membuka peluang penguatan sistem logistik kebencanaan secara nasional. Pemerintah daerah nantinya diharapkan memiliki persediaan bantuan yang cukup sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada distribusi logistik dari pemerintah pusat.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana di Indonesia, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.