Jakarta, Pilarrakyatindonesia.news — Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional sekaligus pembenahan tata kelola perusahaan milik negara. Dua agenda tersebut menjadi pembahasan saat Prabowo bertemu Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Simon menyampaikan perkembangan terbaru pelaksanaan program biodiesel B50 kepada Presiden Prabowo.

B50 merupakan kebijakan mandatori yang menggunakan campuran biodiesel sebesar 50 persen. Program tersebut telah diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pemanfaatan energi berbasis sumber daya dalam negeri.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, laporan yang disampaikan Pertamina tidak hanya membahas perkembangan implementasi B50, tetapi juga kesiapan infrastruktur untuk mendukung penerapan mandatori bioetanol.

Infrastruktur Bioetanol Mulai Disiapkan

Pemerintah mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan infrastruktur untuk mendukung kebijakan bioetanol. Persiapan sejak awal dinilai penting agar penerapan kebijakan energi tersebut dapat dilakukan secara bertahap dan terukur.

Pertamina sebagai salah satu perusahaan energi strategis nasional memiliki peran penting dalam memastikan kesiapan fasilitas dan sistem pendukung yang diperlukan.

Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya domestik diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap sumber energi dari luar negeri.

Prabowo Minta Struktur BUMN Dipangkas

Selain membahas sektor energi, Prabowo juga memberikan perhatian terhadap tata kelola perusahaan negara.

Presiden meminta dilakukan penyederhanaan struktur organisasi di sejumlah BUMN. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengurangan lapisan organisasi serta keberadaan anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan sejumlah perusahaan negara lainnya.

Langkah tersebut ditujukan untuk menghindari struktur organisasi yang terlalu panjang dan berlapis. Dengan struktur yang lebih sederhana, proses pengambilan keputusan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.

Pemangkasan struktur juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong efisiensi operasional BUMN.

Dorong BUMN Lebih Efisien

Pembenahan struktur perusahaan negara menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pengelolaan BUMN.

Rantai birokrasi yang lebih pendek dinilai dapat membuat perusahaan lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan bisnis. Penyederhanaan organisasi juga diharapkan dapat mengurangi beban birokrasi serta meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara.

Pembahasan antara Prabowo dan Pertamina tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penguatan sektor energi, tetapi juga pada pembenahan tata kelola perusahaan negara.

Melalui percepatan implementasi B50, persiapan infrastruktur bioetanol, serta restrukturisasi BUMN, pemerintah berupaya membangun sektor energi dan perusahaan negara yang lebih mandiri, efisien, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.