JAKARTA, Pilarrakyatindonesia.news — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (23/7/2026), untuk membahas percepatan pembentukan Indonesia International Financial Center (IIFC) sebagai langkah strategis memperkuat daya saing investasi nasional dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat jasa keuangan bertaraf internasional.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan agar implementasi IIFC segera dipercepat setelah payung hukum pembentukan kawasan tersebut memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa kawasan keuangan internasional tersebut akan berpusat di Bali dengan estimasi waktu pembangunan infrastruktur dan kelembagaan sekitar dua hingga tiga tahun.

Selama masa persiapan, operasional awal Indonesia International Financial Center akan dijalankan di Jakarta dengan memanfaatkan gedung dan fasilitas yang telah disiapkan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan agar layanan jasa keuangan serta aktivitas investasi internasional dapat segera berjalan tanpa harus menunggu pembangunan kawasan utama di Bali selesai.

Menurut Rosan, rencana pembentukan IIFC mendapat respons positif dari komunitas investasi global. Hal itu terlihat dari tingginya antusiasme sejumlah family office dan investor internasional dalam berbagai pertemuan yang digelar di Bali beberapa waktu lalu.

Dalam skema pengembangannya, BPI Danantara akan bertindak sebagai pengelola kawasan. Sementara itu, operasional teknis, tata kelola, dan regulasi IIFC akan dipimpin oleh seorang ketua kawasan bersama seorang governor yang akan ditunjuk oleh pemerintah.

Pemerintah berharap kehadiran Indonesia International Financial Center mampu menarik lebih banyak arus investasi asing, memperluas akses pembiayaan bagi dunia usaha, memperkuat sektor jasa keuangan nasional, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan regional maupun global.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional serta menciptakan iklim investasi yang semakin kompetitif, modern, dan berkelanjutan.