Jakarta, Pilarrakyatindonesia.news – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah agar berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri PKP Maruarar Sirait saat meninjau pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Maruarar Sirait meninjau rumah calon penerima bantuan (CPB) milik Tardi, seorang pemulung yang rumahnya berada dalam kondisi rusak berat. Berdasarkan hasil survei dan verifikasi lapangan, rumah tersebut dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan sebagai penerima BSPS, sehingga menjadi contoh bahwa proses pendataan dilakukan secara selektif dan tepat sasaran.

Untuk mempercepat realisasi bantuan, Menteri PKP menginstruksikan agar pembangunan rumah Tardi dapat dimulai lebih cepat dari jadwal semula. Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran BSPS harus bebas dari segala bentuk pungutan.

"Kami ingin rakyat segera merasakan manfaat program ini. Jangan diperlambat, dan jangan sampai ada pungutan apa pun kepada masyarakat. Program ini adalah hak rakyat dan harus dilaksanakan secara bersih, transparan, serta penuh tanggung jawab," tegas Maruarar Sirait.

Pada tahun anggaran 2026, Kabupaten Bandung memperoleh alokasi BSPS sebanyak 3.235 unit rumah yang tersebar di 31 kecamatan dan 196 desa. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencapai 35 unit. Sementara itu, Kecamatan Katapang mendapat alokasi sebanyak 33 unit rumah.

Secara nasional, Jawa Barat menjadi provinsi dengan alokasi BSPS terbesar pada 2026, yakni 46.817 unit rumah. Peningkatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sekaligus mendukung target Program 3 Juta Rumah.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP juga menyaksikan pelaksanaan simulasi Pemilihan Terbuka Toko (PTT) sebagai inovasi tata kelola pengadaan bahan bangunan yang lebih transparan dan akuntabel. Tiga toko bahan bangunan lokal mengikuti proses tersebut untuk memenuhi kebutuhan empat penerima bantuan.

Hasil simulasi menunjukkan efisiensi anggaran sebesar Rp2.898.000 atau sekitar 4,14 persen dari total pagu Rp70 juta, dengan PT Sukamenag Jaya ditetapkan sebagai penyedia. Menteri PKP memastikan seluruh efisiensi anggaran tidak akan ditarik kembali, melainkan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material atau bantuan perumahan.

Selain meninjau pelaksanaan BSPS, Maruarar Sirait juga menyosialisasikan program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) serta aplikasi SIKUMBANG Tapera yang memudahkan masyarakat mencari rumah subsidi siap huni.

Ia menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar rumah subsidi yang disediakan pemerintah benar-benar siap ditempati, bukan sekadar berupa rencana pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan diminta lebih aktif menyosialisasikan berbagai program perumahan kepada masyarakat.

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty, jajaran BP3KP Jawa II, serta sejumlah pejabat Kementerian PKP.