Jakarta, Pilarrakyatindonesia.news – Rentetan pemadaman listrik yang terjadi di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan dalam kurun waktu kurang dari dua bulan memunculkan sorotan terhadap keandalan sistem kelistrikan nasional. Meski PT PLN (Persero) menegaskan setiap insiden memiliki penyebab teknis yang berbeda dan bukan disebabkan krisis pasokan batu bara, sejumlah pengamat menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah kejadian serupa terulang.

Gangguan pertama terjadi pada Mei 2026 di sistem interkoneksi Sumatra yang mengakibatkan sekitar 13,1 juta pelanggan terdampak. PLN menyebut penyebabnya adalah kerusakan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai akibat cuaca ekstrem, sehingga memicu gangguan berantai pada sistem kelistrikan Sumatra.

Pada Juni 2026, pemadaman bergilir juga terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PLN menjelaskan gangguan dipicu berhentinya operasi dua unit pembangkit besar yang mengurangi kapasitas pasokan listrik. Kondisi tersebut memaksa perusahaan menerapkan manajemen beban hingga sistem kembali normal secara bertahap.

Gangguan kemudian berlanjut ke Kalimantan. Pemadaman bergilir terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur akibat berbagai persoalan teknis, mulai dari kebocoran boiler PLTU hingga gangguan pada sejumlah pembangkit listrik yang menyebabkan pasokan listrik belum optimal.

Di tengah munculnya isu krisis batu bara, PLN membantah bahwa pemadaman disebabkan kekurangan pasokan energi primer. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, memastikan stok batu bara pembangkit berada dalam kondisi aman dan telah diperkuat sesuai arahan pemerintah.

Namun, pandangan berbeda disampaikan pengamat ekonomi energi Fahmy Radhi. Ia menilai kemungkinan kekurangan pasokan batu bara tetap perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, persoalan tersebut dapat dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan produksi serta belum optimalnya pemenuhan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) oleh sebagian perusahaan tambang.

Pemadaman listrik yang berulang juga memicu dampak ekonomi yang luas. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor perhotelan, hingga rumah tangga mengaku mengalami kerugian akibat terganggunya aktivitas usaha, meningkatnya biaya operasional, serta kerusakan sejumlah peralatan elektronik akibat tegangan listrik yang tidak stabil.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Siti Mukaromah, meminta PLN memberikan perhatian khusus kepada UMKM yang terdampak, termasuk menyiapkan mekanisme kompensasi maupun bentuk bantuan lain sebagai tanggung jawab perusahaan.

Sementara itu, para pakar sistem tenaga listrik menilai insiden beruntun ini menjadi momentum untuk memperkuat infrastruktur kelistrikan nasional. Audit sistem proteksi, inspeksi jaringan transmisi, simulasi gangguan saat beban puncak, hingga investasi pada teknologi pemantauan jaringan dan sistem penyimpanan energi dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketahanan sistem di masa mendatang.

Meski Indonesia belum memiliki satu jaringan listrik nasional yang terintegrasi, rangkaian pemadaman yang terjadi hampir bersamaan di beberapa sistem besar dinilai menjadi peringatan bahwa peningkatan keandalan infrastruktur kelistrikan harus menjadi prioritas agar pelayanan listrik kepada masyarakat semakin andal dan berkelanjutan.