Jakarta, PilarRakyatIndonesia.news β Guru Besar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, menyarankan agar rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih, menetapkan, dan melantik wakil presiden (wapres) baru pengganti Gibran Rakabuming Raka diundur dari jadwal semula pada 9 Desember 2026.
Saran tersebut disampaikan Mahfud karena menilai Presiden Prabowo Subianto telah melewati tenggat waktu penyerahan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, yakni 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.
Menurut Mahfud, tenggat waktu yang semestinya jatuh pada Kamis (19/11/2026) harus dihitung berdasarkan 14 hari kerja, bukan 14 hari kalender sebagaimana perhitungan yang digunakan MPR.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Jumat (20/11/2026), Mahfud menegaskan bahwa ketentuan mengenai 14 hari kerja telah diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
"Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," ujar Mahfud.
Ia menjelaskan, Pasal 1 angka 22 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 secara tegas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.
"Hari adalah hari kerja," demikian bunyi ketentuan tersebut.
Atas dasar itu, Mahfud menilai pelaksanaan sidang paripurna pada 9 Desember 2026 berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila tidak memenuhi ketentuan tenggat waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ia pun menyarankan agar jadwal sidang dihitung ulang selama 14 hari kerja sejak Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Mahfud memberikan ilustrasi, apabila Presiden menyerahkan dua nama calon wapres pada Jumat (20/11/2026), maka sidang paripurna sebaiknya dijadwalkan ulang menjadi 10 Desember 2026.
"Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20/11/2026) maka Sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026. Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja," kata dia.
Menurut Mahfud, penyesuaian jadwal tersebut diperlukan agar proses pemilihan, penetapan, dan pelantikan wakil presiden baru berjalan sesuai ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, MPR diharapkan tidak memaksakan jadwal sidang 9 Desember 2026 sebelum memastikan seluruh persyaratan dan tenggat waktu hukum telah terpenuhi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
Tulis Komentar