Jakarta, Pilarrakyatindonesia.news – Pemerintah Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok memperkuat kerja sama strategis di sektor perumahan melalui pertemuan bilateral antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan Republik Rakyat Tiongkok, Ni Hong, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Pertemuan tersebut membahas berbagai strategi untuk mengatasi persoalan keterjangkauan dan ketersediaan perumahan (backlog), sekaligus memperkuat kolaborasi dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah di kedua negara.

Dalam kesempatan itu, Maruarar Sirait memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia, mulai dari penyediaan rumah subsidi berupa rumah tapak dan rumah susun hingga dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan PNM Mekaar. Pemerintah juga terus memperluas program sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan.

Untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni, Kementerian PKP juga tengah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan data berbasis nama dan alamat (by name by address) agar penyaluran program perumahan lebih tepat sasaran.

Selain membahas kebijakan nasional, kedua menteri bertukar pengalaman mengenai tata kelola lahan, skema pembiayaan, hingga pemanfaatan teknologi konstruksi modern. Maruarar menilai sistem pengelolaan lahan di Tiongkok, yang berstatus milik negara dengan pemberian hak pakai untuk pembangunan kawasan permukiman, menjadi salah satu model yang menarik untuk dipelajari.

"Kami berdiskusi mengenai pengelolaan lahan, skema pembiayaan, hingga penerapan teknologi masa kini. Kedua pihak sepakat untuk menindaklanjuti kerja sama ini dengan fokus utama pada penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah," ujar Maruarar.

Kerja sama yang dijajaki tidak hanya mencakup sektor pembangunan perumahan, tetapi juga membuka peluang kemitraan dalam rantai pasok bahan bangunan lintas negara, seperti semen, cat, dan pasir.

Sementara itu, Menteri Ni Hong menegaskan kesiapan pemerintah Tiongkok untuk memperluas kerja sama strategis dengan Indonesia di sektor perumahan. Ia juga mendorong keterlibatan pelaku industri Tiongkok untuk berinvestasi dan bermitra dengan Indonesia berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

"Kami telah mencapai kesepahaman bersama di bidang perumahan. Di bawah arahan pimpinan kedua negara, kami berkomitmen membuka peluang kerja sama baru yang dapat mempererat hubungan bilateral," kata Ni Hong.

Meski menghadapi tantangan geografis dan kondisi yang berbeda, Ni Hong menilai kedua negara memiliki peluang besar untuk saling berbagi pengalaman dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi penguatan kolaborasi Indonesia dan Tiongkok dalam mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan permukiman di masa mendatang.