JAKARTA, PilarRakyatIndonesia.news — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kembali menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). Aksi bertajuk “Merebut Kemerdekaan” tersebut menjadi momentum mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai masih membelenggu masyarakat Indonesia.

BEM UI menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Jakarta karena aksi tersebut berdampak terhadap kelancaran lalu lintas dan menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan.

Ketua BEM UI Yatalathof Imawan mengatakan, pihaknya memahami bahwa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Namun, ia menilai kemacetan lalu lintas yang terjadi hanya bersifat sementara jika dibandingkan dengan berbagai persoalan struktural yang menurut mereka telah berlangsung selama puluhan tahun.

“Kepada warga Jakarta, kami mohon maaf atas kemacetan hari ini. Namun ingat: kemacetan lalu lintas ini hanya beberapa jam, sedangkan kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan yang dipaksakan sudah delapan puluh satu tahun dan terus memburuk,” ujar Yatalathof dalam pernyataan sikap BEM UI, Selasa siang.

Massa Bergerak dari Depok

Sebelum menuju Bundaran HI, massa mahasiswa UI berangkat dari kampus UI di Depok, Jawa Barat. Yatalathof menyebut mahasiswa semula telah menyiapkan 24 bus Kopaja untuk mengangkut peserta aksi.

Namun, rencana tersebut batal setelah para sopir bus membatalkan pesanan secara mendadak. Akibatnya, massa mahasiswa kemudian menggunakan angkutan kota untuk melanjutkan perjalanan menuju Jakarta Pusat.

Sekitar pukul 13.15 WIB, Yatalathof menyebut rombongan mahasiswa sudah berada di kawasan Tebet dan bergerak menuju lokasi aksi.

Pertanyakan Makna Kemerdekaan

Dalam pernyataan sikapnya, BEM UI menyoroti makna kemerdekaan Indonesia yang telah memasuki usia 81 tahun. Menurut mereka, kemerdekaan seharusnya menghadirkan negara yang berdaulat dan berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat.

BEM UI mempertanyakan apakah kemerdekaan yang dirayakan setiap tahun telah benar-benar dirasakan masyarakat.

“Negara yang bukan milik penguasa, bukan milik pengusaha, melainkan milik seluruh rakyat,” demikian pernyataan BEM UI.

Mahasiswa menilai berbagai persoalan masih terjadi, mulai dari lapangan kerja yang sulit, persoalan pendidikan dan kesehatan, hingga ketimpangan ekonomi.

Mereka juga mengkritik kondisi penegakan hukum yang dinilai belum memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.

Soroti Kedaulatan dan Pemerintahan

BEM UI turut menyoroti persoalan kedaulatan nasional. Mereka menilai terdapat kebijakan dan perjanjian ekonomi yang dianggap berpotensi mengurangi kedaulatan Indonesia serta lebih mengakomodasi kepentingan asing.

Di dalam negeri, BEM UI juga menyoroti dugaan pembungkaman terhadap suara masyarakat serta penangkapan terhadap sejumlah pemuda yang dinilai dilakukan secara sewenang-wenang.

“Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan,” tegas BEM UI.

Kritik juga diarahkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. BEM UI menilai pemerintahan sejak 2024 hingga saat ini belum sepenuhnya mampu mewujudkan gagasan kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran yang menjadi cita-cita bangsa.

BEM UI menyebut pemerintah kerap menyampaikan narasi mengenai kedaulatan, tetapi menurut mereka pelaksanaannya masih jauh dari harapan.

Mahasiswa juga mempertanyakan prioritas aparat negara dalam menghadapi berbagai bentuk kritik dan aspirasi masyarakat.

“Merebut Kemerdekaan”

Aksi “Merebut Kemerdekaan” yang digelar BEM UI menjadi bentuk penyampaian kritik mahasiswa sehari setelah rangkaian seremoni peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

BEM UI menegaskan bahwa aksi tersebut bukan ditujukan untuk sekadar merayakan kemerdekaan, melainkan untuk mempertanyakan kembali sejauh mana nilai-nilai kemerdekaan telah diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.

Bagi mahasiswa, kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui seremoni tahunan. Kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui tersedianya lapangan kerja, akses pendidikan dan kesehatan yang layak, keadilan hukum, serta pemerintahan yang benar-benar mendengarkan suara rakyat.

Dengan aksi tersebut, BEM UI berharap berbagai kritik yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat luas dalam melihat persoalan bangsa secara lebih terbuka.

Kemacetan akibat aksi, menurut BEM UI, hanya berlangsung beberapa jam. Namun persoalan struktural yang mereka kritik dinilai telah berlangsung selama 81 tahun dan membutuhkan penyelesaian yang lebih serius.