JAKARTA, PilarRakyatIndonesia.news — Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mengambil langkah tegas dengan mencopot 14 pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bapanas.

Pencopotan tersebut dilakukan menyusul adanya indikasi dugaan penyimpangan keuangan yang melibatkan sejumlah oknum pejabat. Langkah ini disebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat integritas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang bersih di sektor pertanian dan pangan.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Amran menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran integritas maupun penyalahgunaan kewenangan.

“Kami tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap tindakan pelanggaran integritas, penyalahgunaan wewenang, maupun dugaan penyimpangan keuangan. Sebanyak 14 pejabat dari berbagai jenjang resmi kami nonaktifkan dan copot dari jabatannya untuk menjalani proses pemeriksaan serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegas Amran.

Pencopotan Bagian dari Penguatan Pengawasan

Menurut Amran, keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi internal, pengawasan melekat, serta tindak lanjut atas indikasi pelanggaran yang dinilai dapat mengganggu tata kelola lembaga.

Pencopotan jabatan dilakukan agar proses pemeriksaan dan investigasi dapat berjalan secara objektif serta transparan. Langkah tersebut juga diharapkan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan pelayanan publik di sektor pertanian maupun pangan.

Amran menekankan bahwa Kementan dan Bapanas memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pencapaian swasembada pangan sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.

Karena itu, disiplin dalam pengelolaan anggaran serta integritas seluruh jajaran menjadi hal yang tidak dapat ditawar.

“Sektor pertanian dan pangan berkaitan langsung dengan hajat hidup seluruh rakyat Indonesia. Jangan ada oknum yang bermain-main dengan uang rakyat atau memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Reformasi birokrasi dan pembersihan internal akan terus kami lakukan secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya,” ujar Amran.

Pelayanan Publik Dipastikan Tetap Berjalan

Meski terjadi pencopotan terhadap 14 pejabat, Kementan dan Bapanas memastikan pelayanan publik serta berbagai program strategis nasional tetap berjalan.

Posisi yang ditinggalkan akibat pencopotan tersebut akan segera diisi melalui penunjukan pelaksana tugas (Plt.). Langkah ini dilakukan untuk menjaga efektivitas organisasi sekaligus memastikan tidak terjadi kekosongan dalam pelaksanaan tugas.

Pemerintah juga menegaskan bahwa proses penindakan terhadap pejabat yang diduga melakukan pelanggaran tidak boleh menghambat distribusi pangan, pelayanan kepada masyarakat, maupun program prioritas di sektor pertanian.

Jadi Peringatan bagi Seluruh ASN

Pencopotan 14 pejabat tersebut diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementan dan Bapanas untuk terus menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan.

Dengan pengawasan yang semakin diperketat, Kementan dan Bapanas diharapkan mampu menjalankan mandat negara dalam menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan produksi pertanian, serta memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Catatan redaksi: Istilah “dugaan penyimpangan” digunakan karena proses pemeriksaan dan pertanggungjawaban terhadap pejabat terkait masih berjalan dan belum menunjukkan adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.