Jakarta, Pilarrakyatindonesia.news — Badan Gizi Nasional (BGN) akan mempercepat aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memastikan intervensi gizi lebih tepat sasaran.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan penentuan lokasi operasional SPPG dilakukan melalui pemetaan berbasis data lintas kementerian dan lembaga. Dengan pendekatan tersebut, setiap dapur SPPG diharapkan benar-benar ditempatkan di wilayah yang memiliki kebutuhan gizi paling mendesak.

Menurut Sudaryono, pemerintah tidak hanya mengejar penambahan jumlah dapur SPPG. Fokus utama saat ini adalah memastikan setiap dapur yang diaktifkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai kondisi dan kebutuhan di wilayah masing-masing.

1.700 SPPG Siap Diaktifkan

BGN saat ini memiliki basis data lebih dari 13 ribu titik SPPG dengan tingkat kesiapan yang berbeda-beda.

Melalui pemadanan data bersama Kementerian Kesehatan, BGN menetapkan wilayah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi sebagai prioritas pelaksanaan program MBG.

Hasil pemadanan tersebut menunjukkan sekitar 1.700 SPPG telah siap beroperasi dan berada di wilayah yang membutuhkan intervensi gizi secara lebih mendesak.

Sudaryono mengatakan aktivasi akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, sekitar 300 SPPG ditargetkan mulai beroperasi pada pekan depan.

"SPPG yang sudah siap ini akan kami operasikan secara bertahap. Prioritas kami adalah daerah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi sehingga manfaat program MBG dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan," ujar Sudaryono seusai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (6/8/2026).

MBG Berbasis Data

Sudaryono menegaskan aktivasi SPPG tidak boleh sekadar berorientasi pada penambahan jumlah dapur. Pemerintah ingin memastikan program MBG memberikan dampak yang lebih efektif melalui perencanaan berbasis data.

Dengan pemetaan tersebut, setiap aktivasi SPPG memiliki dasar yang jelas dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan masyarakat di masing-masing wilayah.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari pembenahan tata kelola MBG agar program tidak hanya berfokus pada jumlah penerima manfaat, tetapi juga mampu menjawab persoalan gizi yang menjadi prioritas di setiap daerah.

Daerah Prioritas Belum Diumumkan

BGN memastikan proses penetapan hingga aktivasi SPPG dilakukan secara transparan melalui sistem yang terintegrasi dengan data lintas kementerian dan lembaga.

Namun, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan secara resmi daerah mana saja yang akan menjadi lokasi intervensi prioritas untuk program pengentasan stunting tersebut.

Dengan dimulainya aktivasi secara bertahap, pemerintah berharap program MBG dapat semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok masyarakat yang berada di wilayah dengan risiko stunting tinggi.