Jakarta, PilarRakyatIndonesia.news – Presiden Prabowo Subianto melantik dua jenderal TNI, Maruli Simanjuntak dan Tandyo Budi Revita, untuk bertukar posisi jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Maruli yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) kini menjadi Wakil Panglima TNI, sedangkan Tandyo yang sebelumnya menjabat Wakil Panglima TNI dipercaya sebagai KSAD.

Pelantikan keduanya berlangsung di Istana Kepresidenan. Dalam prosesi tersebut, Prabowo membacakan keputusan pengangkatan Tandyo sebagai KSAD sebelum mengambil sumpah jabatan kedua jenderal.

Sumpah jabatan tersebut menegaskan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo yang diikuti Maruli dan Tandyo.

Maruli Rangkap Jabatan Kepala Badan Pengelola Perbatasan

Selain menjabat Wakil Panglima TNI, Maruli Simanjuntak juga dipercaya memimpin Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Pengangkatan tersebut disampaikan Sekretaris Militer Presiden Jenderal TNI Wahyu Yudhayana.

“Mengangkat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil,” ujar Wahyu.

Badan tersebut memiliki tugas menetapkan kebijakan program, merencanakan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, serta mengevaluasi dan mengawasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Selain itu, lembaga tersebut berfungsi menyusun rencana induk dan rencana aksi pembangunan di wilayah perbatasan. Koordinasi pembangunan, pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan, serta penyediaan fasilitas pendukung di kawasan perbatasan juga menjadi bagian dari tugasnya.

Maruli Dorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan

Maruli menilai, pengelolaan kawasan perbatasan dan daerah terpencil tidak cukup hanya berfokus pada kepastian batas wilayah negara. Menurut dia, upaya tersebut perlu diiringi dengan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Ia menegaskan, pembangunan kawasan perbatasan memerlukan keterlibatan lintas kementerian agar berbagai program pemerintah dapat berjalan secara terkoordinasi.

“Sebenarnya bukan oleh TNI. Badannya memang sudah ada, organisasinya sudah ada. Dengan penambahan selain mengelola perbatasan, kenapa tidak kita tingkatkan perekonomian masyarakat daerah tersebut,” kata Maruli.

Ia menjelaskan, koordinasi dengan Kementerian Desa dan kementerian terkait lainnya dapat menjadi salah satu langkah untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan.

Maruli juga membuka peluang pemanfaatan keberadaan personel TNI yang bertugas di berbagai wilayah untuk mendukung koordinasi pembangunan.

Menurut dia, satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang tersebar di wilayah perbatasan maupun daerah terpencil dapat berkontribusi sesuai dengan tugas dan kemampuan masing-masing.

“Ya, itu yang akan kita lihat nanti. Di daerah-daerah tersebut ada Yonif, kita akan pergunakan. Ada mungkin Angkatan Udara yang kadang-kadang banyak di daerah pesisir, Angkatan Laut. Kalau saya di posisi Wakil Panglima ini akan juga membantu untuk berkoordinasi,” ujarnya.

Tandyo Percepat Program Strategis Pemerintah

Sementara itu, Tandyo Budi Revita menyatakan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya program yang melibatkan TNI Angkatan Darat.

Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), sekolah rakyat, dan ketahanan pangan.

Tandyo mengatakan, percepatan operasionalisasi program-program tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah TNI AD setelah dirinya resmi menjabat KSAD.

“Tentunya banyak program-program strategis dari Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran yang melibatkan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Tentunya ini akan menjadi PR dari Angkatan Darat untuk bisa mempercepat khususnya untuk operasionalisasi,” kata Tandyo.

Ia memastikan program ketahanan pangan dan KDKMP yang telah berjalan akan tetap dilanjutkan. Menurut dia, keberlanjutan program menjadi penting agar pelaksanaannya dapat terus ditingkatkan.

“Saya kira sudah ada deskripsinya. Jadi, kalau kita tugas-tugas yang tentang ketahanan pangan, tentang KDKMP kan sudah berjalan sebelum, ya kita teruskan,” ujarnya.

TNI AD Siap Bantu Penanganan Karhutla

Selain mempercepat program strategis pemerintah, Tandyo menegaskan kesiapan TNI AD untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia menyoroti persebaran personel TNI AD di berbagai daerah yang dapat mendukung upaya pemadaman kebakaran, terutama di kawasan lahan gambut yang terbakar.

Menurut Tandyo, keberadaan personel di berbagai wilayah memungkinkan TNI AD memberikan dukungan kepada petugas yang menangani kebakaran sesuai kebutuhan dan kemampuan yang tersedia.

“Ya kalau untuk karhutla, pastikan TNI Angkatan Darat paling banyak sebarannya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, TNI AD akan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membantu mempercepat pemadaman api, khususnya di kawasan gambut.

“Untuk bisa mempercepat membantu pemadaman khususnya lahan-lahan gambut ini, akan mengerahkan semampunya TNI Angkatan Darat untuk mempercepat pemadaman ini,” tutur Tandyo.

Pergantian jabatan tersebut menandai penugasan baru bagi Maruli Simanjuntak dan Tandyo Budi Revita. Maruli akan berfokus pada tugas sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus koordinasi pengelolaan perbatasan dan daerah terpencil, sedangkan Tandyo memimpin TNI AD dengan sejumlah agenda, mulai dari percepatan program strategis pemerintah hingga dukungan terhadap penanganan karhutla.