JAKARTA, Pilarrakyatindonesia.news – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi melantik delapan pejabat baru di lingkungan Kementerian PKP sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja organisasi, mempercepat pelaksanaan program strategis, serta meneguhkan budaya kerja yang berintegritas.

Pelantikan yang berlangsung pada Jumat (10/7) tersebut mencakup pejabat administrator dan pejabat pengawas. Prosesi diawali dengan pengambilan sumpah jabatan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam arahannya, Menteri PKP menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar proses rotasi maupun penyegaran organisasi, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman.

Menteri meminta seluruh pejabat yang baru dilantik agar segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Mereka juga diharapkan mampu bekerja secara cepat, responsif, dan inovatif dalam mendukung percepatan program-program prioritas pemerintah, khususnya penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat.

Selain pencapaian target pembangunan, Menteri PKP memberikan perhatian khusus terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia menegaskan bahwa integritas, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan kebijakan maupun pengelolaan anggaran negara.

"Setiap pejabat harus mampu menjadi teladan dalam membangun budaya kerja yang profesional, melayani masyarakat dengan baik, serta menjaga kepercayaan publik melalui pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab," tegas Menteri PKP.

Pelantikan ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antarsatuan kerja di lingkungan Kementerian PKP sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui penyegaran organisasi tersebut, Kementerian PKP berkomitmen untuk terus mendorong percepatan pencapaian target pembangunan nasional di sektor perumahan. Upaya tersebut meliputi pengurangan backlog perumahan, peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta pembangunan lingkungan hunian yang sehat, aman, dan berkelanjutan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.