Jakarta, Pilarrakyatindonesia.news – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari merespons wacana penurunan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sekitar Rp174 triliun pada 2027. Menurutnya, pembahasan mengenai besaran anggaran akan dilakukan pada waktu yang tepat sesuai agenda pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Agustina usai menghadiri kegiatan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (7/7/2026). Saat ditanya mengenai proyeksi anggaran MBG tahun depan, ia memilih belum memberikan penjelasan lebih jauh.

"Soal itu nanti dulu ya. Agenda kita hari ini mengenai tindak lanjut kajian yang sudah disampaikan oleh KPK," ujar Agustina.

Ia menegaskan, fokus BGN saat ini adalah menindaklanjuti berbagai masukan dan kajian dari KPK guna memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memperkirakan kebutuhan anggaran Program MBG pada 2027 akan berada di kisaran Rp174 triliun. Perhitungan tersebut didasarkan pada kebutuhan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta target penerima manfaat program.

Menurut Said, kebutuhan SPPG diperkirakan mencapai sekitar 21.000 titik untuk melayani sekitar 84 juta peserta didik di seluruh Indonesia. Selain itu, anggaran juga mencakup pelayanan bagi kelompok lain, seperti ibu hamil dan penanganan stunting.

"Dengan kebutuhan tersebut, hitungan saya anggarannya tidak lebih dari Rp174 triliun," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya yang sempat mencapai Rp268 triliun. Namun, Said menegaskan bahwa besaran tersebut masih berupa estimasi dan belum menjadi keputusan final.

Ia menjelaskan, pembahasan resmi mengenai alokasi anggaran Program MBG dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 baru akan dilakukan bersama pemerintah menjelang pengesahan APBN pada September mendatang.

Meski terdapat potensi penyesuaian anggaran, Said memastikan kualitas Program Makan Bergizi Gratis tidak akan mengalami penurunan. Menurutnya, yang terpenting adalah menjaga tata kelola program serta memastikan kualitas gizi yang diterima para penerima manfaat tetap optimal.

"Yang paling penting adalah menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima anak-anak didik kita. Dengan penurunan anggaran itu, kualitas program harus tetap terjaga," tegasnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah bersama DPR dijadwalkan membahas secara rinci kebutuhan anggaran program tersebut dalam penyusunan RAPBN 2027.