JAKARTA, Pilarrakyatindonesia.news — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menerapkan pengawasan yang ketat terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia.

Menurut Sudaryono, setiap SPPG atau dapur MBG wajib memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan, mulai dari keamanan pangan, kualitas gizi, kebersihan lingkungan, hingga tata kelola operasional. SPPG yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan menjalani proses pembinaan dan evaluasi secara berkala.

Ia menegaskan bahwa BGN akan memberikan kesempatan kepada setiap SPPG untuk melakukan perbaikan. Namun, apabila setelah melalui proses evaluasi unit pelayanan tersebut tetap tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan, BGN akan mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasional SPPG tersebut.

"Program Makan Bergizi Gratis merupakan amanat negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, kualitas pelayanan dan keamanan pangan menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar," tegas Sudaryono.

Dalam pelaksanaannya, BGN menerapkan sistem evaluasi yang mengedepankan keseimbangan antara penghargaan dan sanksi. SPPG yang menunjukkan kinerja baik dan konsisten menjaga standar akan mendapatkan apresiasi. Sebaliknya, unit yang mengabaikan ketentuan akan dikenai sanksi secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Untuk memastikan pengawasan berjalan efektif, BGN juga akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara acak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Melalui mekanisme ini, BGN berharap dapat memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi operasional di lapangan, sekaligus memastikan makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat benar-benar memenuhi standar keamanan dan kualitas gizi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan profesional, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat di seluruh Indonesia.