JAKARTA, PilarRakyatIndonesia.news — Suahasil Nazara resmi menduduki kursi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Mantan Wakil Menteri Keuangan tersebut langsung menghadapi sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari menjaga kredibilitas fiskal, mendorong pertumbuhan ekonomi, hingga mengantisipasi tekanan dari ketidakpastian ekonomi global.

Dalam jangka pendek, salah satu langkah yang dinilai dapat menjadi quick win Suahasil adalah membangun komunikasi kebijakan yang lebih teknokratis, transparan, terukur, dan berbasis data.

Hal tersebut tercermin dari pernyataan publik pertamanya setelah dilantik pada Senin (14/9/2026). Suahasil menekankan pentingnya stabilitas ekonomi makro sebagai fondasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6-8 persen.

Dilema Kredibilitas Fiskal dan Pertumbuhan

Tantangan utama Suahasil berasal dari kebutuhan untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Defisit fiskal Indonesia tercatat sekitar 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025 dan diperkirakan berada di kisaran 2,68 persen terhadap PDB pada 2026.

Di sisi lain, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih berada di bawah batas 60 persen, yakni sekitar 40,46 persen. Namun, tingginya beban pembayaran utang menjadi perhatian karena ruang fiskal pemerintah tetap menghadapi tekanan.

Keseimbangan primer pemerintah juga disebut masih mengalami defisit sejak 2012. Kondisi tersebut menunjukkan pendapatan negara belum sepenuhnya mampu menutup belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Tekanan semakin besar ketika penerimaan negara, khususnya pajak, belum sesuai harapan. Defisit keseimbangan primer yang sekitar 0,09 persen dari PDB pada 2024 melebar menjadi sekitar 0,8 persen pada 2025 dan berpotensi berlanjut pada 2026.

Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menjaga kemampuan pembiayaan sekaligus mengendalikan biaya penerbitan surat utang negara.

Risiko dari Pasar Keuangan

Suahasil juga menghadapi tantangan berupa persepsi risiko terhadap pasar keuangan Indonesia. Country Risk Premium (CRP) Indonesia disebut berada di sekitar 2,46 persen berdasarkan data yang dikutip dari NYU pada 2026.

Selain itu, Credit Default Swap (CDS) Indonesia juga menjadi indikator yang perlu diperhatikan karena mencerminkan persepsi pasar terhadap risiko kredit suatu negara.

Kepemilikan asing terhadap Surat Berharga Negara (SBN) juga mengalami perubahan signifikan. Dari sekitar 41 persen pada 2018, porsinya disebut turun menjadi sekitar 13 persen pada Januari 2026.

Situasi tersebut membuat pemerintah perlu menjaga kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan domestik sekaligus memastikan pembiayaan APBN tetap berjalan dengan biaya yang terkendali.

Tekanan Harga Minyak Dunia

Tantangan fiskal juga datang dari perkembangan harga komoditas energi global.

Harga minyak dunia mengalami peningkatan pada pertengahan September 2026. Dalam data yang dikutip dalam analisis tersebut, harga West Texas Intermediate (WTI) berada di sekitar 102,406 dolar AS per barel, sementara Brent sekitar 106,047 dolar AS per barel pada Selasa (15/9/2026).

Kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban subsidi energi pemerintah, termasuk subsidi bahan bakar minyak, gas, transportasi, dan listrik.

Harga rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) hingga September 2026 juga disebut telah berada di sekitar 90 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan asumsi ICP dalam APBN 2026 yang berada di kisaran 70 dolar AS per barel.

Jika harga energi bertahan tinggi, pemerintah harus menghadapi tekanan tambahan terhadap ruang fiskal.

Risiko Depresiasi Yen dan Arus Modal

Selain harga minyak, perkembangan ekonomi Jepang juga menjadi perhatian. Pelemahan yen terhadap dolar AS berpotensi memengaruhi arus modal global.

Kenaikan suku bunga Jepang dapat mengurangi daya tarik strategi yen carry trade, yakni praktik pembiayaan menggunakan mata uang yen dengan biaya rendah untuk kemudian ditempatkan pada aset dengan imbal hasil lebih tinggi di negara lain.

Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui perubahan arus modal asing, harga SBN, pasar saham, serta nilai tukar rupiah.

Risiko Surat Utang Amerika Serikat

Tantangan lainnya berasal dari pasar surat utang pemerintah Amerika Serikat.

Besarnya kebutuhan pembiayaan dan jatuh tempo utang AS dapat meningkatkan perhatian investor terhadap pasar Treasury. Perubahan imbal hasil US Treasury berpotensi memberikan tekanan terhadap pasar obligasi negara berkembang.

Jika imbal hasil aset AS meningkat, investor global dapat melakukan penyesuaian portofolio dari aset negara berkembang. Bagi Indonesia, kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap rupiah, IHSG, dan biaya penerbitan SBN.

Karena itu, koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan menjadi penting untuk mengantisipasi potensi gejolak pasar keuangan.

Delapan Langkah yang Dapat Ditempuh

Sejumlah langkah strategis dapat menjadi perhatian Suahasil dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan.

Pertama, melakukan refocusing anggaran dengan memprioritaskan program yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur, konektivitas antardaerah, ketahanan pangan, energi, serta bantuan tunai bagi rumah tangga miskin.

Kedua, melakukan penyesuaian anggaran pemerintah