JAKARTA, Pilarrakyatindonesia.news – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh Program 3 Juta Rumah melalui penguatan regulasi dan penyederhanaan berbagai ketentuan administratif. Langkah ini dilakukan guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap program perumahan bersubsidi.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa Kemendagri bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus melakukan koordinasi intensif untuk mengatasi berbagai kendala yang selama ini menghambat masyarakat dalam memperoleh rumah subsidi.

Menurut Tito, salah satu fokus utama yang tengah dibahas adalah revisi definisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penyesuaian tersebut dinilai penting agar kriteria penerima manfaat lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Selain itu, pemerintah juga berupaya menghapus hambatan administratif yang berkaitan dengan status domisili. Banyak masyarakat, khususnya pekerja di kawasan perkotaan, mengalami kesulitan mengakses program perumahan karena alamat tempat tinggal atau tempat kerja berbeda dengan data yang tercantum pada dokumen kependudukan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Kemendagri dan Kementerian PKP tengah menyiapkan landasan regulasi yang memungkinkan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap program rumah subsidi meskipun memiliki perbedaan domisili. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan sekaligus memperluas cakupan penerima manfaat.

Pemerintah meyakini bahwa sinergi lintas kementerian menjadi kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah. Dengan penyederhanaan regulasi dan perluasan akses bagi masyarakat, target penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan merata di seluruh Indonesia diharapkan dapat tercapai lebih cepat.

Melalui langkah strategis tersebut, pemerintah tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan tempat tinggal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan yang memiliki dampak luas terhadap berbagai industri pendukung dan penciptaan lapangan kerja.