Jakarta, PilarRakyatIndonesia.news — Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit rakyat mencapai Rp400 triliun pada 2027 untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan memperluas akses pembiayaan di berbagai daerah. Program ini diprioritaskan bagi petani, nelayan, masyarakat pedesaan, wilayah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.

Target tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah ingin memperluas penyaluran pembiayaan agar semakin banyak masyarakat mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.

“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah,” ujar Prabowo.

Presiden juga mengapresiasi penyaluran kredit yang telah mencapai sekitar Rp53 triliun dengan jumlah penerima manfaat sekitar dua juta orang. Capaian tersebut diharapkan menjadi landasan untuk memperluas jangkauan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dukungan modal.

Menurut Prabowo, penguatan akses keuangan merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat bawah, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

“Kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi. Tidak hanya di atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah. Dan semua daerah akan kita bangun,” kata Prabowo.

Kesejahteraan Masyarakat Jadi Ukuran Keberhasilan

Prabowo menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, khususnya petani, nelayan, pedagang pasar, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia menilai pertumbuhan ekonomi secara makro perlu diikuti peningkatan penghasilan riil dan daya beli keluarga. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan ekonomi tidak hanya dilihat dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari perubahan kondisi ekonomi masyarakat.

“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” tegasnya.

Selain memperluas pembiayaan, Presiden meminta pemerintah pusat dan daerah menjaga serta mengelola kekayaan sumber daya alam Indonesia agar hasilnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Sumber alam Indonesia harus dijaga, harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita,” ujarnya.

Prabowo juga mengingatkan para kepala daerah bahwa keberhasilan kepemimpinan harus tercermin dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seluruh potensi ekonomi nasional, menurutnya, perlu diarahkan untuk mendukung tujuan tersebut.

Melalui target penyaluran kredit rakyat sebesar Rp400 triliun pada 2027, pemerintah berupaya memperluas akses pembiayaan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di pedesaan, wilayah tertinggal, dan kawasan perkotaan berpenghasilan rendah.

Realisasi target tersebut akan menjadi salah satu hal yang perlu dicermati, terutama terkait jangkauan penerima manfaat, kemudahan akses pembiayaan, serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.