Jakarta, PilarRakyatIndonesia.news – Presiden Prabowo Subianto menyetujui tawaran bantuan dari sejumlah negara asing untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di Indonesia. Keputusan tersebut diambil di tengah besarnya tantangan cuaca dan dampak kebakaran di sejumlah wilayah, meskipun pemerintah telah mengerahkan puluhan ribu personel untuk melakukan pemadaman.

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa penanganan karhutla menjadi perhatian serius Presiden Prabowo. Hal itu disampaikannya di DPR RI, Kamis (15/10/2026).

Menurut Arrmanatha, Presiden telah memberikan instruksi tegas kepada jajaran terkait untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, tawaran bantuan dari negara-negara tetangga telah dibahas dan kini memasuki tahap koordinasi teknis.

“Ini sesuatu yang sangat serius menjadi perhatian Bapak Presiden langsung, dan seperti yang kita ketahui bersama instruksi dan arahan sudah sangat tegas dari Presiden,” ujar Arrmanatha.

Ia menjelaskan bahwa Presiden telah menyetujui bantuan yang ditawarkan negara-negara tetangga. Pembahasan lebih lanjut kini dilakukan untuk menentukan teknis pelaksanaan bantuan tersebut.

“Ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis. Jadi ini kan level teknisnya adalah BNPB,” katanya.

60 Ribu Personel Dikerahkan di Enam Provinsi

Arrmanatha mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan karhutla, termasuk mengerahkan sekitar 60 ribu personel di enam provinsi terdampak.

Selain personel, pemerintah juga mengoptimalkan berbagai aset pendukung, termasuk helikopter untuk operasi pemadaman melalui pengeboman air atau water bombing serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.

Meski demikian, upaya pemadaman masih menghadapi tantangan besar, terutama akibat kondisi cuaca yang menyulitkan pengendalian api. Besarnya dampak kebakaran di wilayah terdampak turut menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyetujui bantuan dari luar negeri.

Pemerintah berharap koordinasi yang lebih kuat dapat mempercepat pemadaman dan menekan dampak karhutla terhadap masyarakat serta lingkungan.

Indonesia Perkuat Koordinasi dengan ASEAN

Selain penanganan di dalam negeri, pemerintah juga memperkuat koordinasi regional untuk mengatasi dampak kabut asap lintas batas.

Arrmanatha menyatakan bahwa Indonesia telah memenuhi kriteria yang diperlukan dalam mekanisme kerja sama ASEAN dan secara rutin menyampaikan laporan kepada Sekretariat ASEAN sejak Agustus 2026.

Laporan tersebut mencakup data titik panas atau hotspot, langkah penanganan yang dilakukan pemerintah, serta perkembangan situasi karhutla di berbagai wilayah.

Menurutnya, laporan terakhir menunjukkan adanya perkembangan positif, ditandai dengan penurunan jumlah titik panas setiap harinya.

“Dari laporan yang terakhir saya dapatkan bahwa ada kemajuan, tiap hari ada kemajuan, jumlah hotspot itu berkurang,” ungkapnya.

Pemerintah akan terus memaksimalkan upaya pemadaman serta memperkuat koordinasi dengan negara-negara tetangga. Pembahasan teknis yang dikoordinasikan BNPB diharapkan dapat memastikan bantuan internasional sesuai dengan kebutuhan penanganan karhutla di Indonesia.