JAKARTA, Pilarrakyatindonesia.news — Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan bencana akan tetap diberikan secara maksimal. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah siap menyediakan anggaran apabila Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membutuhkan tambahan dana untuk menangani kondisi kebencanaan di berbagai daerah.

Namun, Purbaya menekankan bahwa pengajuan anggaran harus disertai dengan perhitungan dan kebutuhan yang jelas. Pemerintah, kata dia, tidak akan mempersulit pencairan anggaran selama kebutuhan yang diajukan BNPB dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya seusai mengikuti agenda pemerintahan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

"Kalau BNPB nanti minta, ya kita kasih dananya. Kalau untuk bencana, akan kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi jangan ngaco, ya, hitungannya," ujar Purbaya.

Menurutnya, penanganan bencana merupakan salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, persoalan keterbatasan anggaran seharusnya tidak menjadi kendala utama ketika terjadi keadaan darurat, sepanjang kebutuhan dana tersebut diajukan berdasarkan perhitungan yang rasional.

Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan pada prinsipnya siap menyediakan anggaran apabila BNPB telah menyampaikan kebutuhan secara terukur.

"Selama hitungannya clear, harusnya nggak ada masalah. Kita bisa sediakan uangnya," katanya.

Dampak Erupsi Anak Krakatau Masih Dipantau

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga menyinggung kondisi akibat aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ia mengatakan pemerintah sejauh ini belum menyiapkan bantuan anggaran khusus bagi masyarakat yang terdampak abu vulkanik dari erupsi gunung tersebut.

"Belum, belum ada," ujar Purbaya saat ditanya mengenai bantuan untuk warga terdampak abu vulkanik.

Meski demikian, bukan berarti pemerintah menutup kemungkinan untuk mengalokasikan anggaran. Purbaya menegaskan apabila BNPB nantinya membutuhkan dukungan anggaran untuk penanganan dampak erupsi, pemerintah akan memberikan dukungan sesuai kebutuhan yang telah dihitung.

Menurut dia, kondisi tersebut masih terus dipantau. Pemerintah akan melihat perkembangan dampak erupsi terhadap masyarakat sebelum menentukan langkah lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya kebutuhan anggaran tambahan.

Purbaya menilai dampak ekonomi akibat erupsi Gunung Anak Krakatau untuk sementara belum menunjukkan skala yang terlalu besar. Terlebih, apabila kondisi erupsi dan dampak abu vulkanik hanya berlangsung dalam waktu relatif singkat.

"Harusnya sih nggak terlalu signifikan, ya, kalau hanya beberapa hari bencananya. Dan debunya kan nggak tebal-tebal amat," ucapnya.

Meski begitu, pemerintah tidak ingin mengambil kesimpulan terlalu dini. Perkembangan situasi di lapangan tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan penanganan dan dukungan anggaran.

Dibandingkan dengan Bencana di Sejumlah Daerah

Purbaya kemudian membandingkan potensi dampak ekonomi erupsi Gunung Anak Krakatau dengan bencana yang sebelumnya terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Ia menyebut dampak yang dirasakan masyarakat akibat bencana banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, serta bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki skala yang lebih besar jika dibandingkan dengan kondisi yang terjadi saat ini.

"Kalau saya lihat secara kasar sih harusnya dampaknya nggak sebesar di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat kemarin, atau di NTT kemarin," katanya.

Menurut Purbaya, karakter bencana, luas wilayah terdampak, serta durasi kejadian menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhitungkan dalam melihat besarnya dampak ekonomi.

Erupsi Gunung Anak Krakatau, kata dia, sejauh ini diperkirakan belum memberikan dampak ekonomi sebesar bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera maupun NTT.

"Ini kan cuma beberapa hari. Kita lihat ke depan seperti apa. Harusnya sih mudah-mudahan sih nggak terlalu parah," lanjutnya.

Pemerintah Diminta Tetap Antisipatif

Meski menilai dampak ekonomi sementara belum terlalu besar, pemerintah tetap perlu menyiapkan langkah antisipasi. Pasalnya, kondisi kebencanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan berpotensi menimbulkan kebutuhan baru di lapangan.

Kesiapan anggaran menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan bencana. Ketika kebutuhan mendesak muncul, pemerintah harus mampu bergerak cepat untuk memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan dan layanan yang diperlukan.

Dalam konteks tersebut, pernyataan Purbaya menunjukkan bahwa pemerintah membuka ruang bagi BNPB untuk mengajukan kebutuhan anggaran penanganan bencana. Namun, pengajuan tersebut harus berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan dilengkapi dengan perhitungan yang jelas.

Pemerintah juga harus memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan bencana benar-benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat terdampak.

Sikap tersebut sekaligus menegaskan pentingnya koordinasi antara lembaga penanggulangan bencana dengan pemerintah pusat, terutama dalam menentukan skala kebutuhan dan prioritas penanganan.

Dengan kondisi kebencanaan yang masih dinamis, pemerintah akan terus memantau perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau maupun berbagai potensi bencana lainnya di Indonesia.

Apabila kondisi di lapangan menunjukkan adanya peningkatan dampak terhadap masyarakat, pemerintah memastikan dukungan anggaran dapat disiapkan sesuai dengan kebutuhan.

Bagi pemerintah, kecepatan penanganan tetap menjadi prioritas. Namun, kecepatan tersebut harus berjalan beriringan dengan akurasi perhitungan anggaran agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.