Jakarta, PilarRakyatIndonesia.news – Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan sistem digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) menggunakan teknologi biometrik pemindaian wajah atau face recognition. Sistem ini ditujukan untuk memastikan bantuan diterima oleh warga yang sesuai dengan identitas penerima manfaat.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, penerapan teknologi tersebut merupakan arahan Presiden untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bansos. Dengan sistem ini, identitas penerima akan dicocokkan dengan wajah saat proses pencairan bantuan.

“Kalau dulu mungkin namanya sama, orang lain yang terima bisa. Tapi dengan sistem yang baru ini tidak akan mungkin orang berbeda menerima. Jadi harus namanya sama dengan orangnya,” kata Gus Ipul di Makassar, Selasa (15/9/2026), dikutip dari Kompas.com.

Diperluas ke 42 Kabupaten/Kota

Gus Ipul menjelaskan, sistem pemindaian wajah sebelumnya telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi. Setelah melalui tahap uji coba, penerapannya mulai diperluas dan saat ini mencakup 42 kabupaten/kota di Indonesia.

Pemerintah menargetkan cakupan sistem bertambah menjadi lebih dari 250 kabupaten/kota pada Oktober 2026. Adapun penerapan secara nasional diharapkan dapat berlangsung pada 2027.

“Rencananya bulan depan ini sudah diterapkan di 250 lebih kabupaten/kota, tahun depan diharapkan berlaku secara nasional,” tuturnya.

Tantangan Digitalisasi Penyaluran Bansos

Mensos mengakui penerapan teknologi pemindaian wajah masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah keterbatasan akses dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan perangkat digital.

Sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum memiliki smartphone. Sementara itu, terdapat pula penerima yang sudah mempunyai perangkat, tetapi belum memahami cara penggunaannya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah membutuhkan pendamping atau agen perubahan yang dapat membantu penerima bansos menjalankan proses digitalisasi.

“Ada juga yang punya smartphone tapi enggak tahu caranya, ada juga tahu caranya tapi mungkin masih malu-malu,” jelas Gus Ipul.

Pemutakhiran Data Tambah 4 Juta KPM

Selain membahas digitalisasi penyaluran, Gus Ipul mengungkapkan bahwa pemutakhiran data bansos dalam dua tahun terakhir menghasilkan lebih dari empat juta keluarga penerima manfaat baru.

Menurutnya, keluarga-keluarga tersebut sebelumnya belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah. Penambahan penerima merupakan hasil pemutakhiran data yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Dalam dua tahun terakhir ini lebih dari 4 juta keluarga penerima manfaat baru sebagai hasil daripada pemutakhiran,” ujar Gus Ipul.

Pemerintah juga berencana melibatkan masyarakat dalam proses pembaruan data agar informasi penerima bansos semakin akurat.

“Artinya bahwa pemutakhiran, pengelolaan data ini makin baik. Tentu masih banyak kurangnya. Nah, untuk itulah supaya makin akurat kita melibatkan masyarakat,” pungkasnya.