Kemensos Buka Peluang Rekening Massal Diintegrasikan dengan Data Desil untuk Bansos

JAKARTA, PilarRakyatIndonesia.news — Kementerian Sosial (Kemensos) membuka peluang agar program pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat dapat diintegrasikan dengan data desil, khususnya apabila rekening tersebut nantinya digunakan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos).

Tenaga Ahli Kemensos Andy Kurniawan mengatakan, integrasi dengan data desil memungkinkan dilakukan apabila program pembukaan rekening massal memang diarahkan untuk mendukung penerimaan bansos.

“Mungkin, bisa saja diintegrasikan dengan desil, termasuk untuk penerimaan bansos. Mungkin saja,” ujar Andy dalam diskusi bertajuk Metodologi Desil di Politeknik Statistika STIS, Jakarta Timur, Jumat (11/9/2026).

Meski demikian, Andy menegaskan bahwa wacana tersebut masih sebatas kemungkinan. Pasalnya, program kepemilikan rekening secara massal berada dalam kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menurut Andy, Kemensos masih menunggu perkembangan koordinasi antara pemerintah terkait program tersebut, termasuk dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

“Itu bagiannya Kementerian Ekonomi ya, di Kemenko Perekonomian dan DEN. Kami masih belum mendapatkan update. Nanti kalau sudah ada update, akan disampaikan informasinya,” katanya.

Pemerintah Siapkan Pembukaan Rekening Massal

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat.

Program tersebut direncanakan melibatkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara Indonesia memiliki rekening perbankan. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memperluas inklusi keuangan sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga mempertimbangkan sinkronisasi pembukaan rekening dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Pembahasan mengenai mekanisme tersebut nantinya melibatkan sejumlah lembaga terkait, termasuk Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

DPR Minta Warga Unbanked Jadi Prioritas

Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar meminta pemerintah memastikan program pembukaan rekening massal benar-benar menyasar masyarakat yang belum memiliki rekening bank atau unbanked.

Menurutnya, jangan sampai program tersebut justru membuat masyarakat yang telah memiliki rekening mendapatkan rekening baru sehingga berpotensi menimbulkan rekening ganda.

“Amanah Presiden Prabowo untuk membuka rekening secara massal harus dipastikan tepat sasaran. Masyarakat yang sama sekali belum memiliki rekening perbankan harus menjadi prioritas,” ujar Marwan.

Ia menilai proses verifikasi dan validasi data calon penerima harus dilakukan secara ketat sebelum rekening dibuka.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih data maupun kepemilikan rekening. Pemerintah juga diminta memastikan satu orang tidak mendapatkan rekening atau manfaat pembukaan rekening secara ganda.

“Jangan sampai karena mengejar target pembukaan rekening, kemudian terjadi tumpang tindih penerima. Data harus diverifikasi dengan baik agar satu orang tidak menerima rekening a