Jakarta, PilarRakyatIndonesia.news — Pemerintah menargetkan penetapan tapak pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia dapat dilakukan pada 2026 atau paling lambat 2027. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan sekaligus memenuhi kebutuhan listrik nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, pemerintah saat ini terus mendorong persiapan pengembangan PLTN di Indonesia.

“Pemerintah sudah mengejar PLTN. Insyaallah di tahun 2026 atau 2027 paling lambat, pemerintah sudah menetapkan tapaknya,” kata Elen dalam seminar WRI Indonesia di Jakarta, Rabu.

Menurut Elen, penetapan lokasi pembangunan PLTN akan mempertimbangkan teknologi nuklir yang nantinya dipilih pemerintah.

Ia menyebut terdapat sejumlah pilihan teknologi serta mitra yang telah menyatakan minat untuk bekerja sama dengan Indonesia. Beberapa negara yang disebut antara lain Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Rusia.

Kebutuhan Listrik Nasional Terus Meningkat

Elen menjelaskan, pengembangan PLTN menjadi salah satu opsi untuk menyediakan energi listrik yang cukup, andal, kompetitif, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta industrialisasi nasional.

Kebutuhan listrik Indonesia diproyeksikan terus meningkat. Pada 2030, kebutuhan listrik nasional diperkirakan mencapai sekitar 600 terawatt hour (TWh), sementara konsumsi listrik diproyeksikan mendekati 2.000 kilowatt hour (kWh) per kapita.

Selain mengembangkan energi nuklir, pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan berbagai sumber energi terbarukan, mulai dari tenaga surya, hidro, angin, bioenergi, panas bumi, hingga energi laut.

Penguatan infrastruktur kelistrikan juga menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya melalui rencana pembangunan green super grid sepanjang sekitar 70.000 kilometer hingga 2040.

Jaringan tersebut ditujukan untuk menghubungkan sumber-sumber energi terbarukan dengan pusat industri serta wilayah dengan kebutuhan listrik yang tinggi.

RUPTL Targetkan Tambahan 69,5 GW

Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW).

Dari total tersebut, sekitar 42,6 GW atau 61 persen berasal dari energi baru dan terbarukan. Kemudian 10,3 GW atau 15 persen berasal dari penyimpanan energi, sedangkan 16,6 GW atau 24 persen berasal dari pembangkit berbasis fosil.

Adapun tambahan kapasitas energi terbarukan tersebut mencakup tenaga surya sebesar 17,1 GW, tenaga angin 7,2 GW, panas bumi 5,2 GW, tenaga hidro 11,7 GW, bioenergi 0,9 GW, serta nuklir sebesar 0,5 GW.

Dengan target tersebut, pengembangan PLTN menjadi salah satu bagian dari rencana pemerintah untuk memperkuat bauran energi nasional sekaligus memenuhi kebutuhan listrik yang diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi.