JAKARTA, Pilarrakyatindonesia.news — Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Herwyn J.H. Malonda, menegaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) harus menjadi kompas utama bagi seluruh jajaran pengawas pemilu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kelembagaan.

Menurut Herwyn, IKU tidak boleh dipandang sebatas dokumen administratif yang harus dipenuhi oleh jajaran Bawaslu. Lebih dari itu, IKU harus menjadi instrumen strategis untuk memastikan setiap program dan aktivitas pengawasan memiliki arah, target, ukuran keberhasilan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Herwyn saat menghadiri kegiatan Penandatanganan IKU Pengawas Pemilu untuk Pemilu Tahun 2026 yang digelar di Kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Herwyn menyampaikan bahwa penandatanganan IKU merupakan bentuk komitmen bersama seluruh jajaran Bawaslu, mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Komitmen tersebut diperlukan untuk membangun sistem kerja pengawasan pemilu yang semakin terukur, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.

"Penandatanganan IKU ini adalah bentuk komitmen kita bersama, dari pusat hingga ke kabupaten/kota, untuk memberikan hasil terbaik bagi publik dan keadilan pemilu," ujar Herwyn.

Ia menjelaskan, keberadaan IKU menjadi penting karena kinerja pengawasan pemilu tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya kegiatan yang telah dilaksanakan. Kinerja harus dapat diukur berdasarkan capaian dan dampak yang dihasilkan, khususnya dalam mencegah terjadinya pelanggaran serta memastikan proses pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip demokrasi.

Herwyn menilai setiap jajaran pengawas perlu memahami secara jelas apa yang menjadi sasaran strategis lembaga dan bagaimana sasaran tersebut diterjemahkan ke dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Dengan demikian, IKU diharapkan mampu menjadi pedoman bagi jajaran Bawaslu dalam menentukan prioritas kerja sekaligus melakukan evaluasi terhadap capaian yang telah diperoleh.

"IKU harus kita maknai sebagai alat untuk mengukur apakah kerja-kerja pengawasan yang kita lakukan benar-benar memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya keadilan pemilu," kata Herwyn.

Herwyn juga menyoroti dinamika politik di Jakarta yang menurutnya membutuhkan sistem pengawasan dengan ukuran kinerja yang jelas. Sebagai wilayah dengan dinamika politik yang tinggi dan menjadi perhatian nasional, kualitas pengawasan di Jakarta memiliki arti penting bagi penyelenggaraan demokrasi.

Karena itu, indikator kinerja yang terukur diperlukan agar jajaran pengawas tidak hanya bekerja secara responsif ketika terjadi persoalan, tetapi juga mampu membangun langkah-langkah pencegahan secara sistematis.

IKU, lanjut Herwyn, dapat menjadi salah satu instrumen untuk memastikan seluruh jajaran bekerja dengan standar yang sama, memiliki target yang jelas, serta dapat mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya.

Ia berharap penerapan IKU dapat semakin memperkuat perlindungan terhadap kedaulatan rakyat melalui pengawasan pemilu yang berkualitas.

"Jangan sampai IKU hanya berhenti sebagai dokumen. IKU harus menjadi bagian dari kerja sehari-hari dan menjadi ukuran bagi kita untuk melihat sejauh mana tugas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik," tegasnya.

Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Munandar mengatakan kegiatan penandatanganan IKU merupakan bagian penting dalam menyelaraskan target kinerja antara Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota.

Menurut Munandar, keselarasan target diperlukan agar pelaksanaan pengawasan di seluruh wilayah Jakarta dapat berjalan dalam satu arah dan mendukung pencapaian sasaran strategis kelembagaan.

"Jakarta adalah barometer nasional. Melalui IKU ini, kami berkomitmen untuk memastikan kualitas pengawasan pemilu di wilayah Ibu Kota terus meningkat, didukung dengan tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional," kata Munandar.

Ia menilai indikator kinerja yang jelas akan membantu jajaran pengawas menentukan prioritas serta mengukur efektivitas pelaksanaan tugas, terutama dalam aspek pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran pemilu.

Selain itu, penerapan IKU juga diharapkan dapat mendorong peningkatan koordinasi antara Bawaslu Provinsi dengan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dengan adanya target dan indikator yang disepakati bersama, setiap jajaran dapat mengetahui tanggung jawab masing-masing serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian yang telah diperoleh.

Penandatanganan IKU Pengawas Pemilu untuk Pemilu Tahun 2026 dilakukan secara berjenjang. Proses tersebut diawali dengan penandatanganan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta bersama jajaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Dokumen IKU yang telah ditandatangani kemudian disahkan dan disaksikan oleh Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda.

Proses tersebut menjadi simbol komitmen kelembagaan bahwa setiap jajaran pengawas memiliki tanggung jawab untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Tidak hanya berorientasi pada pencapaian administratif, IKU juga diarahkan untuk memperkuat budaya kerja yang mengedepankan akuntabilitas dan profesionalitas.

Bagi Bawaslu, penguatan sistem kinerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kualitas pengawasan pemilu. Kinerja pengawas harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sekaligus memberikan kontribusi terhadap terciptanya proses demokrasi yang berintegritas.

Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam penerapan IKU adalah penguatan fungsi pencegahan. Pengawasan pemilu tidak hanya dilakukan setelah muncul dugaan pelanggaran, tetapi harus dimulai melalui langkah-langkah preventif.

Jajaran pengawas diharapkan mampu memetakan potensi kerawanan, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, memberikan edukasi, serta mengambil langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran.

Di sisi lain, apabila ditemukan pelanggaran, jajaran pengawas juga dituntut mampu melakukan penanganan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui indikator kinerja yang jelas, seluruh proses tersebut dapat dievaluasi sehingga kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan dapat segera diperbaiki.

Penerapan IKU juga diharapkan dapat mendorong jajaran Bawaslu untuk lebih berorientasi pada hasil. Setiap kegiatan tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi juga dari efektivitas dan dampaknya terhadap kualitas pengawasan.

Kegiatan penandatanganan IKU turut dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, jajaran pejabat struktural, serta Ketua, Anggota, dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta.

Kehadiran seluruh unsur tersebut menunjukkan bahwa penguatan kinerja pengawasan merupakan tanggung jawab bersama. Koordinasi antara unsur pimpinan, anggota, dan sekretariat menjadi penting agar target yang telah ditetapkan dapat diwujudkan secara optimal.

Penerapan IKU juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola kelembagaan Bawaslu di wilayah DKI Jakarta. Tata kelola yang transparan dan profesional menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

Dengan sistem kerja yang terukur, setiap capaian maupun kekurangan dapat diketahui secara lebih objektif. Evaluasi tersebut kemudian dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas kerja pada periode berikutnya.

Herwyn menekankan bahwa seluruh jajaran pengawas harus memiliki pemahaman yang sama bahwa IKU bukan sekadar kewajiban administratif. IKU harus menjadi bagian dari budaya kerja dan digunakan sebagai instrumen untuk memastikan seluruh tugas pengawasan berjalan sesuai sasaran.

Menurutnya, keberhasilan pengawasan pemilu pada akhirnya harus tercermin dari kemampuan Bawaslu dalam mencegah pelanggaran, menjaga proses pemilu tetap sesuai aturan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak politik masyarakat.

Karena itu, keberadaan IKU diharapkan dapat menjadi kompas bagi jajaran pengawas dalam menentukan arah kerja sekaligus menjadi alat evaluasi untuk memastikan setiap program memberikan hasil yang optimal.

Penandatanganan IKU Pengawas Pemilu untuk Pemilu Tahun 2026 di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pun diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam meningkatkan kualitas pengawasan.

Dengan indikator yang jelas, target yang terukur, serta evaluasi yang berkelanjutan, Bawaslu diharapkan semakin mampu menghadirkan pengawasan pemilu yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pada akhirnya, penguatan kinerja pengawas pemilu bukan hanya menyangkut pencapaian target kelembagaan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik dan memastikan kedaulatan rakyat tetap terlindungi dalam setiap tahapan pemilu.