Jakarta, PilarRakyatIndonesia.news — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Rakyat Indonesia (PRI) menyatakan dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian pangan, energi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dukungan tersebut disampaikan sebagai bagian dari komitmen PRI untuk ikut mengawal berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan penguatan kedaulatan nasional.

Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, agenda swasembada pangan dan energi menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan kekuatan dan sumber daya dalam negeri.

Saat menghadiri Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, pada 19 September 2026, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki cadangan pangan yang cukup dan telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi gangguan produksi akibat El Nino dan kekeringan.

DPP PRI menilai penguatan ketahanan pangan memiliki arti strategis karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sekaligus ketahanan nasional. Pemerintah sebelumnya juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pada sejumlah komoditas pangan, antara lain beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Selain sektor pangan, DPP PRI memberikan perhatian terhadap kebijakan pemerintah di bidang energi. Pemerintah menyampaikan bahwa sejak 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar dan memenuhi kebutuhan solar melalui produksi dalam negeri berbasis B50. Pemerintah juga menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.

DPP PRI juga mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari agenda jangka panjang ketahanan energi. Pada Agustus 2026, pemerintah meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp), yang diawali dengan 14 PLTS dengan kapasitas total 5,3 GWp di sejumlah provinsi.

Menurut DPP PRI, pengembangan energi berbasis sumber daya domestik perlu terus diiringi dengan kebijakan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, termasuk petani, nelayan, pekerja, pelaku UMKM, dan masyarakat di daerah.

Dalam sektor kelautan dan perikanan, PRI juga mendukung langkah pemerintah untuk memperkuat produktivitas masyarakat pesisir melalui pembangunan dan modernisasi sarana produksi perikanan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.

DPP PRI menegaskan bahwa dukungan terhadap program pemerintah tidak hanya dimaknai sebagai dukungan politik, tetapi juga sebagai dorongan agar setiap kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

PRI berpandangan bahwa kemandirian pangan dan energi merupakan bagian penting dari upaya membangun Indonesia yang berdaulat dan mampu berdiri di atas kekuatan sendiri. Karena itu, partai mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, petani, nelayan, pekerja, serta seluruh elemen masyarakat.

DPP PRI menyatakan akan terus mendukung dan mengawal program-program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat, pembangunan ekonomi nasional, pemerataan kesejahteraan, serta penguatan kedaulatan Indonesia.

Dengan semangat “Bersama Rakyat, Membangun Indonesia,” PRI menilai keberlanjutan berbagai program pembangunan perlu diarahkan agar manfaatnya semakin luas dan dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.