Jakarta, PilarRakyatIndonesia.news — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.730 kejadian bencana melanda berbagai wilayah Indonesia sejak awal tahun hingga 7 September 2026. Bencana tersebut didominasi oleh bencana hidrometeorologi dan geologi serta menimbulkan kerusakan terhadap rumah warga maupun sejumlah fasilitas publik.

Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia berada dalam kondisi kerawanan bencana tingkat sedang hingga tinggi.

"Dari kompilasi data BNPB sampai dengan tanggal 7 September 2026, terjadi 1.730 kali kejadian bencana, yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi serta bencana geologi," kata Rustian dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data BNPB, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi jenis bencana yang paling banyak terjadi dengan 627 kejadian. Selanjutnya banjir sebanyak 543 kejadian, cuaca ekstrem 324 kejadian, tanah longsor 105 kejadian, kekeringan 101 kejadian, serta gelombang pasang dan abrasi sebanyak 14 kejadian.

Sementara itu, untuk bencana geologi, BNPB mencatat 13 kejadian gempa bumi dan tiga kejadian erupsi gunung api di sejumlah wilayah Indonesia.

Rangkaian bencana tersebut turut menyebabkan kerusakan fisik yang cukup besar. BNPB mencatat sebanyak 111.533 unit rumah warga terdampak, terdiri atas 29.143 rumah rusak berat, 24.521 rumah rusak sedang, dan 57.869 rumah rusak ringan.

Dampak bencana juga terjadi terhadap berbagai fasilitas publik. Sebanyak 2.361 fasilitas pendidikan, 867 rumah ibadah, 230 fasilitas kesehatan, dan 751 perkantoran mengalami kerusakan. Selain itu, terdapat 92 unit jembatan yang dilaporkan terputus akibat bencana.

BNPB memastikan penanganan terhadap wilayah terdampak terus dilakukan, mulai dari percepatan penanganan masa darurat hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengerahan sumber daya nasional serta pendampingan terhadap pemerintah daerah.

Dalam mendukung proses penanganan dan pemulihan bencana, pemerintah juga telah menyetujui pagu awal anggaran BNPB untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp1,12 triliun.

Dari anggaran tersebut, terdapat alokasi khusus untuk percepatan pemulihan pascabencana sebesar Rp126,24 miliar yang diperuntukkan bagi tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Untuk tahun anggaran 2027, pemerintah telah menyetujui pagu awal BNPB sebesar Rp1,12 triliun, yang sudah mencakup alokasi khusus percepatan pemulihan pascabencana senilai Rp126,24 miliar untuk tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," ujar Rustian.

Data tersebut menunjukkan tingginya risiko bencana yang dihadapi Indonesia sepanjang 2026. BNPB mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, terutama bencana hidrometeorologi yang menjadi penyumbang terbesar kejadian bencana nasional.