Jakarta, Pilarrakyatindonesia.news – Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (DPP PPHI) mengajak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) untuk terus memperkuat sinergi, komunikasi, dan koordinasi dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang profesional, berintegritas, serta memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Ketua Umum DPP PPHI, Dr. (C.) Ichwan Setiawan, S.H., M.H. dan juga sebagai Wakil Ketua Koordinator Bidang Organisasi dan Kaderisasi LBH RI, mengatakan Polri dan Kejaksaan RI merupakan dua institusi strategis yang memiliki kewenangan berbeda, namun saling melengkapi dalam menjaga tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

"Sinergi antarlembaga penegak hukum merupakan modal penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Setiap perbedaan pandangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tugas hendaknya dipandang sebagai bagian dari dinamika kelembagaan yang dapat diselesaikan melalui komunikasi, koordinasi, serta mekanisme hukum yang berlaku," kata Ichwan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, masyarakat menginginkan aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional, objektif, transparan, dan menjunjung tinggi integritas. Oleh karena itu, koordinasi yang solid antara Polri dan Kejaksaan RI harus terus diperkuat agar proses penegakan hukum berjalan efektif serta mampu menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Ichwan menilai tantangan penegakan hukum saat ini semakin kompleks. Berbagai bentuk kejahatan, mulai dari tindak pidana korupsi, kejahatan siber, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), peredaran gelap narkotika, tindak pidana pencucian uang, hingga kejahatan lintas negara, membutuhkan kolaborasi yang kuat antarlembaga penegak hukum.

"Kompleksitas kejahatan saat ini tidak dapat ditangani secara parsial. Dibutuhkan sinergi, koordinasi, serta saling menghormati kewenangan masing-masing institusi agar penegakan hukum berjalan maksimal dan memberikan perlindungan kepada masyarakat," ujarnya.

Ketua Umum PPHI juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga suasana kondusif serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai narasi yang berpotensi memecah soliditas institusi negara.

"Bangsa Indonesia membutuhkan institusi penegak hukum yang saling menguatkan. Polri dan Kejaksaan RI sama-sama mengemban amanah konstitusi untuk melindungi masyarakat, menegakkan hukum, serta mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Persatuan dan kolaborasi harus selalu menjadi prioritas," tegasnya.

Ichwan menambahkan, ajakan tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang secara konsisten menegaskan pentingnya membangun supremasi hukum, memperkuat institusi penegak hukum, serta memberantas korupsi sebagai fondasi pembangunan nasional.

Menurutnya, Presiden Prabowo menempatkan penegakan hukum yang adil sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan dipercaya masyarakat.

"Presiden berulang kali menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, menjadi pelindung seluruh rakyat, serta tidak boleh tunduk pada kepentingan pihak mana pun. Komitmen tersebut menjadi landasan penting bagi seluruh aparat penegak hukum untuk terus memperkuat profesionalisme dan integritas," jelasnya.

Lebih lanjut, Ichwan mengatakan keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas masing-masing institusi, tetapi juga pada kemampuan seluruh aparat penegak hukum membangun kerja sama yang harmonis, saling menghormati kewenangan, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Menutup keterangannya, Ichwan mengajak seluruh aparat penegak hukum untuk terus merawat semangat pengabdian kepada bangsa, menjaga marwah institusi negara, serta memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan.

"Ketika Polri, Kejaksaan RI, dan seluruh komponen penegak hukum berjalan dalam semangat kebersamaan, maka negara akan semakin kuat, masyarakat memperoleh kepastian hukum, dan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 akan memiliki fondasi yang semakin kokoh," pungkasnya.