Jakarta, Pilarrakyatindonesia.news – Presiden RI Prabowo Subianto menerima enam rekomendasi strategis terkait reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari tim Komisi Reformasi Polri. Rekomendasi tersebut diserahkan sebagai bagian dari upaya memperkuat institusi kepolisian agar semakin profesional, transparan, dan akuntabel.

Penyerahan rekomendasi dilakukan dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, yang turut dihadiri sejumlah pejabat terkait serta perwakilan tim perumus reformasi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk mendorong pembenahan menyeluruh di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Reformasi Polri harus menyentuh aspek mendasar, mulai dari tata kelola hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujar Prabowo.

Adapun enam rekomendasi yang disampaikan mencakup sejumlah poin penting. Pertama, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal guna memastikan setiap anggota Polri bekerja sesuai aturan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Kedua, peningkatan transparansi dalam penanganan perkara agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin meningkat.

Ketiga, reformasi di bidang rekrutmen dan promosi jabatan yang berbasis meritokrasi untuk menciptakan personel yang profesional dan berintegritas. Keempat, penguatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Polri, termasuk penanaman nilai-nilai etika dan pelayanan publik.

Kelima, digitalisasi layanan kepolisian guna meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses bagi masyarakat. Sementara itu, poin keenam menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan anggota sebagai bagian dari upaya mencegah praktik korupsi dan pelanggaran disiplin.

Presiden Prabowo menyatakan akan mempelajari secara mendalam seluruh rekomendasi tersebut sebelum menentukan langkah kebijakan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, Polri, dan masyarakat dalam mengawal proses reformasi.

“Kita ingin Polri menjadi institusi yang semakin dipercaya rakyat, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Prabowo.

Sementara itu, perwakilan Komisi Reformasi Polri menyebut bahwa rekomendasi ini disusun berdasarkan kajian komprehensif serta masukan dari berbagai elemen masyarakat. Diharapkan, langkah ini dapat menjadi fondasi kuat bagi transformasi Polri ke depan.

Dengan adanya rekomendasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat mempercepat upaya pembenahan institusi kepolisian demi mendukung stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.