JAKARTA, Pilarrakyatindonesia.news – Pemerintah mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dengan fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui pelaksanaan delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang mencakup 60 program unggulan.

Pendanaan program-program tersebut akan ditopang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta investasi non-APBN melalui Danantara guna memperkuat kapasitas pembangunan nasional.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, RKP 2027 dirancang dengan pendekatan yang lebih tajam, konkret, realistis, namun tetap optimistis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

“Rencana Kerja Pembangunan Nasional tahun 2027 kami desain dengan lebih tajam, lebih konkret, lebih realistis, dan sesuai dengan situasi dan kondisi, namun tetap mempertahankan tujuan utama pembangunan,” ujar Rachmat dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) di Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, tema RKP 2027 sebagai penjabaran tahunan RPJMN 2025–2029 diarahkan pada akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industrialisasi. Arah kebijakan tersebut juga diselaraskan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang mengusung tema “tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat”.

Rachmat menjelaskan, implementasi RKP 2027 akan diterjemahkan ke dalam delapan klaster utama PKPN yang akan dijalankan hingga 2029 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“PKPN ini dilaksanakan melalui delapan klaster utama dengan total 60 program untuk memperkuat kemandirian bangsa,” katanya.

Delapan klaster tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada akhir periode RPJMN 2025–2029 yang diiringi dengan pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Rachmat menegaskan, pembangunan nasional tidak bisa hanya mengandalkan APBN semata. Karena itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan investasi non-APBN melalui Danantara untuk mendukung berbagai proyek strategis nasional.

“Pembiayaan non-APBN termasuk investasi dan Danantara itu juga harus kita dorong secara aktif agar kapasitas pembangunan kita tidak terbatas oleh fiskal semata,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan strategi ekonomi 2027 mengusung pendekatan pro-growth dan pro-welfare yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tinggi, percepatan kesejahteraan masyarakat, serta stabilitas nasional.

Menurut Juda, keberadaan PKPN membuat arah pembangunan menjadi lebih jelas dan terukur karena setiap program telah memiliki sasaran konkret.

“Nah tentu saja fiskal sangat berperan dalam pembiayaan program kerja prioritas ini, terutama difokuskan pada public goods dan welfare untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, kolaborasi antara APBN dan Danantara akan difokuskan untuk mendukung proyek-proyek strategis yang membutuhkan dukungan fiskal, seperti penjaminan dan pembiayaan modal.

Adapun sejumlah program unggulan yang masuk dalam RKP 2027 antara lain Program Makan Bergizi Gratis, revitalisasi sekolah, pembangunan 3 juta rumah, Giant Sea Wall, hilirisasi industri strategis, pengembangan industri semikonduktor, konversi motor listrik, pembangunan PLTS 100 GW, hingga pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pemerintah berharap sinergi pembiayaan antara APBN dan Danantara mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi berkualitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.