JAKARTA, Pilarrakyatindonesia.news – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Proyek strategis ini ditargetkan rampung pada 2027, dengan batas akhir penyelesaian paling lambat semester I 2028.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa penandatanganan desain tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi Nusantara sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota politik Indonesia.

“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028,” ujar Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif ini diketahui telah memasuki tahap kontrak sejak akhir 2025. Namun, pada awal 2026 dilakukan penyesuaian desain sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto guna menyempurnakan konsep kawasan.

Dalam proses perancangannya, pemerintah melakukan studi banding ke sejumlah negara seperti Turki, India, dan Mesir. Langkah ini bertujuan menghadirkan desain kawasan yang tidak hanya representatif dan fungsional, tetapi juga mencerminkan identitas kebangsaan Indonesia.

Basuki menjelaskan bahwa desain kawasan mengusung filosofi kelembagaan negara yang kuat. Presiden menekankan pentingnya karakter bangunan yang tegas, lurus, dan berwibawa sebagai simbol lahirnya keputusan-keputusan strategis negara.

Sementara itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, turut memberikan pandangannya saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan. Ia menilai desain kawasan legislatif tersebut tidak hanya mengedepankan kemegahan, tetapi juga kenyamanan bagi para penyelenggara negara.

“Untuk pembangunan Gedung MPR, DPR, dan DPD sangat bagus. Konturnya tinggi dan posisinya berada di sebelah kiri Istana, bahkan lebih tinggi dari rata-rata gedung pemerintahan. Ini akan terasa megah dan mencerminkan keindonesiaan yang kokoh,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ahmad Muzani juga mengapresiasi percepatan pembangunan IKN dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai transformasi dari tahap perencanaan menuju realisasi fisik kini mulai terlihat nyata, termasuk pembangunan bandara, Istana Wakil Presiden, hingga masjid negara.

“Dulu masih berupa perencanaan, sekarang sudah bisa kita saksikan hasilnya secara langsung dan mulai dirasakan manfaatnya,” tambahnya.

Dengan disetujuinya desain kawasan legislatif dan yudikatif ini, pemerintah optimistis pembangunan Ibu Kota Nusantara akan semakin terarah dan mampu menjadi simbol baru pusat pemerintahan Indonesia yang modern, representatif, serta berkarakter kuat.