JAKARTA,Pilarrakyatindonesia.news – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan penjelasan terkait sorotan publik atas anggaran teknologi informasi (IT) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut mencapai Rp1,2 triliun. Ia menegaskan bahwa alokasi tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan sistem digital nasional di sektor gizi.

Menurut Dadan, anggaran tersebut difokuskan pada pengembangan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional serta penyediaan layanan berbasis Internet of Things (IoT) guna menunjang pemantauan program secara menyeluruh.

“Anggaran ini bukan hanya untuk aplikasi, tetapi mencakup sistem terintegrasi yang mampu memonitor distribusi gizi secara real-time di berbagai wilayah,” ujar Dadan dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).

Dadan merinci, sekitar Rp550 miliar dialokasikan untuk pengembangan aplikasi SIPGN yang mencakup berbagai modul pengelolaan data gizi nasional. Sementara itu, sekitar Rp199 miliar digunakan untuk layanan managed service perangkat IoT yang akan dipasang di sejumlah titik pelaksanaan program.

Teknologi ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan distribusi bantuan gizi serta memastikan intervensi berjalan tepat sasaran, terutama di daerah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi.

Dalam pelaksanaannya, proyek ini dikerjakan oleh Perum Peruri melalui mekanisme penunjukan langsung. Dadan menjelaskan bahwa Peruri dipilih karena memiliki kapasitas sebagai perusahaan teknologi dengan tingkat keamanan tinggi.

Penunjukan tersebut juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 yang memberikan mandat kepada Peruri sebagai penyedia solusi digital sekuriti bagi instansi pemerintah.

Selain itu, status Peruri sebagai GovTech Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 turut menjadi pertimbangan utama dalam kerja sama ini.

“Peruri memiliki rekam jejak yang kuat, termasuk sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik nasional yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital,” kata Dadan.

Sebelumnya, alokasi anggaran IT ini menjadi perhatian publik setelah muncul temuan pada portal pengadaan nasional Inaproc yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam data tersebut, terdapat dua proyek besar dengan total nilai mencapai Rp1,265 triliun, yakni proyek managed service sarana IT dan IoT di ribuan lokasi serta pengembangan sistem SIPGN.

Namun, sorotan muncul karena dalam data sistem pengadaan elektronik, identitas vendor pemenang kontrak tidak tercantum secara lengkap, meskipun status proyek telah dinyatakan selesai.

Menanggapi hal tersebut, Dadan memastikan seluruh proses telah dilakukan sesuai ketentuan dan prinsip transparansi. Ia juga menegaskan bahwa aspek keamanan data menjadi prioritas utama, mengingat sistem SIPGN akan mengelola informasi sensitif terkait kondisi gizi masyarakat.

“Kami memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam pelaksanaan program ini, karena menyangkut data dan kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Pemerintah berharap implementasi sistem digital ini dapat memperkuat efektivitas program MBG serta meningkatkan akurasi intervensi gizi di seluruh Indonesia.

(Pras/Pras)